Pansus I Percepat Perubahan Bentuk Hukum Jamkrida Provinsi Kalsel

Bali, DUTA TV — Panitia khusus atau pansus rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Kalimantan Selatan, menjadi perseroan terbatas perseroan penjaminan kredit daerah Kalimantan Selatan atau perseroda, mendatangi PT Jamkrida Bali mandara atau JBM.

Kedatangan pansus satu ini untuk menyerap informasi dalam upaya percepatan perubahan bentuk hukum Jamkrida Provinsi Kalsel. Dipilihnya PT JBM sendiri, lantaran bali merupakan provinsi pertama yang berhasil melakukan perubahan bentuk hukum jamkrida sejak tahun 2010.

Ketua Pansus satu Suripno Sumas mengatakan, selain memiliki Perda yang sudah lengkap, JBM juga sudah menjalankan program yang memenuhi kepentingan masyarakat banyak, khususnya penjaminan kredit bagi pelaku UMKM.

Dengan adanya perubahan bentuk badan usaha ini, Jamkrida Kalsel dipastikan bisa menerima penyertaan moda bukan hanya dari provinsi saja, melainkan dari kabupaten kota. Sehingga penyertaan modal sebagai penambahan kapasitas penjaminan di Jamkrida Kalsel, bisa lebih besar lagi.

“Kami melihat Bali merupakan Jamkrida yang sudah banyak memiliki kegiatan-kegiatan termasuk perdanya sudah lengkap dan sudah memenuhi kepentingan masyarakat banyak oleh karena itulah kami memilih Bali untuk pertama kalinya sehingga dengan kami mendapatkan informasi yang banyak hari ini akan menjadi bagian dari Raperda kami,” ucap H Suripno Sumas, Ketua Pansus I DPRD Kalsel.

“Langkahnya itu ya secara parsial hari ini ketua pansus dan tim sudah ke Jamkrida Bali secara parsial agar segera melakukan rapat umum pemegang saham di Jamkrida sendiri untuk melakukan perubahan akta sekaligus setelah perda terbentuk akta dirubah tinggal ke Kemenkumham sehingga proses itu bisa secara waktu bisa selesai dengan cepat,” kata I Ketut Indra Satya Dharma, Direktur PT JBM.

Bukan hanya dari kabupaten kota, dengan adanya perda atau menjadi perseroda, maka Jamkrida Kalsel sudah siap menerima penyertaan modal dari daerah yang sudah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah atau PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMN. Selain Bali, pansus satu beserta biro hukum dan biro ekonomi sekretariat daerah provinsi kalsel akan mendatangi Jamkrida Jatim dalam waktu dekat.

Tim Liputan

Asiah

Uploader.

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *