PHK Hantui Industri Popok saat Bahan Baku Naik 100 Persen
Jakarta, DUTA TV — Lonjakan harga bahan baku hingga 100 persen membuat industri diapers atau popok sekali pakai nasional berada di bawah tekanan berat.
Jika pasokan tidak segera stabil, pelaku usaha memperingatkan risiko penghentian produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal semakin nyata.
Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mencatat dalam beberapa waktu terakhir, pelaku industri melaporkan kenaikan harga bahan baku yang terjadi sangat cepat, bahkan berubah dalam hitungan jam.
Pada saat yang sama, sebagian pemasok juga menghadapi kendala ketersediaan bahan baku, sehingga menambah tekanan terhadap proses produksi dan perencanaan bisnis.
Situasi tersebut turut dipengaruhi dinamika global, termasuk meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.
Dampaknya terasa langsung pada bahan baku berbasis petrokimia seperti nafta dan polypropylene, yang merupakan komponen penting dalam produksi diapers.
Dalam sejumlah kasus, kenaikan harga bahan baku dilaporkan mencapai 90 persen hingga 100 persen, sehingga memberikan tekanan signifikan terhadap struktur biaya industri.
Secara keseluruhan, lonjakan biaya ini telah mendorong kenaikan harga produk di kisaran 20 persen hingga 30 persen, dan berpotensi terus meningkat seiring ketidakpastian pasokan serta volatilitas harga yang sangat tinggi.
APKI menilai kondisi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai fluktuasi normal, melainkan memerlukan perhatian serius dan respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan.
“Perubahan harga bahan baku yang sangat cepat membuat perhitungan biaya produksi menjadi tidak stabil. Industri perlu melakukan penyesuaian secara realistis dan terukur agar tidak mengalami tekanan yang lebih dalam,” ujar Direktur Komite Diapers APKI, Oto Gunasis lewat keterangan pers, Senin (20/4/2026).
Sejumlah perusahaan disebut telah mengambil langkah penyesuaian, antara lain melalui kenaikan harga produk secara bertahap dan evaluasi program promosi, guna menjaga kesinambungan operasional.
Namun, APKI menilai langkah parsial tidak akan cukup jika tidak diiringi koordinasi yang lebih kuat di tingkat industri.(kom)
