Krisis Listrik Ancam Ratusan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Banjar
Banjarmasin, Duta TV — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 diwarnai interupsi dari anggota Komisi III DPRD Kalsel Ahmad Sarwani.
Dalam interupsinya, Sarwani meminta Pemerintah Provinsi tidak hanya berfokus pada persoalan pemadaman listrik, tetapi juga memperhatikan dampak yang mulai dirasakan masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar.
Wakil rakyat Fraksi NasDem ini menilai hasil rapat Komisi III bersama PLN yang menyatakan sistem kelistrikan telah memasuki status siaga sejak pekan lalu belum terbukti di lapangan. Pemadaman bergilir masih terjadi karena gangguan pada pembangkit listrik milik pihak swasta yang berada di luar kendali PLN.
“Perlu sesegera mungkin dilakukan koordinasi secara intens internal antar pemerintah daerah dengan pihak PLN, khususnya memastikan apakah pernyataan dari pihak PLN itu terkait sempurnanya perbaikan di September, apakah betul-betul akan dijadikan sebagai acuan yang kita percaya sedemikian rupa atau bisa dibuktikan bahwa September itu sudah clear,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kondisi itu turut berdampak pada pengoperasian PLTA Riam Kanan. Berkurangnya pengaliran air ke Sungai Martapura menyebabkan kadar oksigen menurun sehingga banyak ikan budidaya mati dan merugikan para petani ikan.
“Yang paling berdampak saat ini adalah kondisi PLTA di Riam Kanan. Kalau pian lihat mungkin di beberapa media sosial, banyak yang mengalami terkait aliran Sungai Martapura yang dimanfaatkan untuk ikan dan lain-lain. Ini banyak mati karena akibat kekurangan oksigen. Dampak dari tidak dimaksimalkannya pengaliran air dari Riam Kanan ini juga menjadi perhatian serius karena hampir ratusan pembudidaya ikan yang ada di sana. Maka dari itu percepatan proses koordinasi ini sangat penting untuk memastikan stabilitas PLN kita di Provinsi Kalsel,” ujar Ahmad Sarwani.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan Gubernur Kalimantan Selatan juga telah beberapa kali berkoordinasi dengan jajaran PLN. Pemerintah Provinsi juga terus meminta percepatan penanganan gangguan agar pemadaman listrik segera teratasi.
“Memang untuk koordinasi, Pak Gubernur sudah beberapa kali pertemuan dengan pimpinan PLN. Pihak PLN pun menyampaikan secepatnya untuk mengatasi pemadaman itu. Dewan menjadwalkan akan kembali memanggil pihak terkait untuk pembahasan krisis kelistrikan,” ucap H. M. Syarifuddin, Sekdaprov Kalsel.
Dewan akan menghadirkan langsung pihak perusahaan pembangkit listrik untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai komponen yang mengalami kerusakan, progres perbaikannya, serta kepastian waktu normalisasi pasokan listrik di Kalimantan Selatan.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
