Dana Rp 8,15 T Dialihkan untuk Vaksin dan Insentif Nakes

Jakarta, DUTA TV — Kementerian Keuangan mengalihkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) milik pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota senilai Rp8,15 triliun untuk pelaksanaan program vaksinasi covid-19 melalui TNI-Polri dan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

“Jadi pemerintah pusat melakukan earmarking dari DAU atau DBH (pemda), itu masing-masing 8 persen dari DAU atau DBH,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat rapat bersama Komisi IX DPR secara virtual, Senin (5/7).

Lihat Juga :  Insentif Nakes Mandek di Tengah Lonjakan COVID-19

Isa merinci pemerintah berhasil mendapat dana Rp1,44 triliun dari dana pemerintah provinsi. Sementara sisanya Rp6,71 triliun dari pengalihan DAU atau DBH pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, dari total pengalihan dana yang sudah terkumpul, sudah terpakai Rp650 miliar untuk memenuhi kebutuhan anggaran vaksinasi covid-19 oleh TNI dan Polri. Begitu juga sebagian untuk insentif nakes.

Lihat Juga :  Dana Perbaikan Rumah Pasca Banjir Dikucurkan Tapi Belum Cair

Selain mengalihkan alokasi dana transfer ke daerah, Isa mengatakan pemerintah pusat juga siap memutar otak untuk memenuhi kebutuhan dana vaksinasi dan insentif nakes bila ada daerah yang terlambat mencairkan dana.

“Kami bisa membayarkan terlebih dahulu untuk kebutuhan (vaksinasi covid-19 oleh) TNI Polri, dan nanti akan diperhitungkan ke dalam DAU DBH kepada daerah,” tuturnya.

Lihat Juga :  Dana Perbaikan Rumah Pasca Banjir Dikucurkan Tapi Belum Cair

Lebih lanjut, Isa mengatakan pengalihan dana untuk program vaksinasi covid-19 melalui bantuan TNI dan Polri sangat penting karena pemerintah ingin mengejar target realisasi vaksinasi. Semula, targetnya mencapai 1 juta vaksin per hari sampai Juli 2021.(cnni)

Follow Me:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *