Sanksi Menanti SPPG yang Ketahuan Mark Up Harga-Kualitas MBG Jelek
Jakarta, DUTA TV – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkap banyak laporan soal praktik mark up harga bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan itu muncul dalam rapat koordinasi pengelola dapur MBG se-Solo Raya yang diikuti 933 Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi dari Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar, Selasa (24/2/2026).
“Banyak yang melaporkan mitra memarkup harga di atas HET dan memaksa menerima bahan baku kualitas jelek,” kata Nanik.
Ia menegaskan para Kepala SPPG dan pengawas tidak boleh berkompromi dengan mitra nakal.
“Ingat! Jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi bekerja sama dengan mitra yang memarkup harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” tegasnya.
Nanik langsung memerintahkan koordinator wilayah untuk turun mengecek dapur-dapur yang diduga terjadi mark up.
Ia juga mengingatkan risiko hukum bagi Kepala SPPG jika temuan mark up masuk dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau BPK menemukan mark up di atas HET, Kepala SPPG yang bertanggung jawab. Mitra bisa ongkang-ongkang, tapi Anda yang berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
BGN bahkan mengancam akan menskors mitra yang terbukti me-markup harga, membatasi supplier, atau memaksa penggunaan pemasok tertentu.
“Kepala SPPG, sampaikan ke mitra Anda, kalau ketahuan mark up dan hanya menyediakan satu dua supplier saja, akan saya suspend!” kata Nanik.
Ia menegaskan, dapur SPPG wajib melibatkan minimal 15 supplier dan memprioritaskan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga BUMDesa setempat-bukan koperasi bentukan mitra untuk mengakali aturan.
Ketentuan tersebut, kata Nanik, sudah diatur dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang mewajibkan MBG memprioritaskan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro serta koperasi lokal.
Dengan pelibatan banyak pemasok lokal, BGN berharap program MBG tak hanya memperbaiki gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.(dtk)
