20.351 Hektar Lahan Kritis di Kalsel Belum Direhabilitasi

Banjarmasin, DUTA TVBadan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Kalimantan Selatan menyoroti lahan kritis yang belum direhabilitasi.

Kepala perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M harahap, saat mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama-sama dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri, di gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Kamis pagi (17/03/2022) menyebut, sebanyak 23 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya, untuk melakukan rehabilitasi, dengan nilai 536 miliyar rupiah.

Rudy juga menyebutkan isu strategis yang akan menjadi sasaran BPKP tahun 2022 di Kalimantan Selatan, yaitu audit reklamasi tambang batu bara dan pajak air permukaan, yang bekerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi.

Selain itu BPKP menyampaikan pihaknya juga menemukan sebanyak 928 alat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tidak sesuai dengan standar, senilai 15 koma dua miliyar rupiah. kemudian soal pajak daerah, BPKP menemukan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 962 milyar yang disebabkan data tunggakan ganda dan data tunggakan yang tidak akurat di provinsi Kalimantan Selatan.

Reporter : Mawardi

Saksikan terus program-program unggulan Duta Televisi live di sini

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *