Tak Jelas, Kementrian ESDM Belum Ada Skema Pendanaan Penanganan Longsor Km 171
JAKARTA, DUTA TV – Hingga saat ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan masih belum menemukan kejelasan mengenai perbaikan jalan nasional di kilometer 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
Saat menyambangi Kementerian ESDM, rombongan Komisi III meradang setelah mengetahui belum ada skema pendanaan dan jadwal realisasi yang jelas untuk penanganan longsor yang diduga akibat pertambangan di area tersebut.
Meski kecewa dan geram, Komisi Tiga mengaku siap menunggu dengan syarat sudah ada hasil final tentang pihak mana yang harus bertanggung jawab serta seperti apa bentuk pertanggungjawaban tersebut pada pekan depan.
Pasalnya, kerusakan jalan di kilometer 171 disinyalir merupakan dampak dari kegiatan pertambangan batubara ilegal di area tersebut. Ketua Komisi Tiga memastikan mengawal percepatan penyelesaian masalah kilometer 171, menyusul sudah berjalan 10 bulan tak kunjung menemukan titik terang. Hal ini tentu sangat berdampak pada perekonomian Kalimantan Selatan, apalagi Tanah Bumbu digadang-gadang sebagai penyokong ibu kota negara.
“Seperti yang kita ikuti dalam rapat tadi, bahwa ESDM berjanji akan menindaklanjuti minggu depan persoalan 171 sudah ditindaklanjuti dan ada saran Kepala Dinas ESDM Kalsel untuk penanganan jalan sementara ditindaklanjuti,” kata Sahrujani Ketua Komisi III DPRD Kalsel.
Kedatangan Komisi Tiga sendiri mengajak serta perwakilan dari LSM yang lantang menyuarakan aspirasi masyarakat Tanah Bumbu agar jalan segera diperbaiki oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Meski hasil kedatangan Komisi Tiga bersama pihak LSM tidak ada hasil, namun dalam rapat bersama pihak Kementerian ESDM, Ditjen Minerba setuju untuk mengupayakan perbaikan jalan alternatif agar lebih nyaman digunakan.
Tim Liputan
