SK DPA Belum Keluar, Ketua Komisi IV Geram Pembangunan Terhambat
Banjarmasin, DUTA TV — Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Muhammad Lutfi Saifuddin geram, lantaran hingga pertengahan Februari, surat keputusan atau SK tentang daftar pelaksanaan anggaran atau DPA provinsi tahun anggaran 2022, tak kunjung dikeluarkan.
Kondisi itu membuat roda pembangunan di banua menjadi terhambat. Sementara selama dua bulan ini, seluruh jajaran SKPD terpaksa harus terus bekerja dengan menggunakan dana talangan yang diperoleh dari berbagai sumber.
Bahkan dana talangan itu juga untuk membayar tagihan PDAM dan PLN. Komisi IV pun mendesak pihak terkait untuk mempercepat tata kelola keuangan, menyusul pasca dikeluarkannya SK, masih ada proses yang cukup panjang hingga dana APBD bisa digunakan.
“Ini memakan waktu proses yang pasti akan cukup panjang, belajar dari tahun-tahun lalu memakan waktu berbulan-bulan, bisa satu bulan kita menentukan pejabat pengguna anggaran SPT, diketahui ini bulan Februari, kalau dilaksanakan Maret artinya paling cepat anggaran APBD 2022 bisa kita manfaatkan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kalsel April ini, tentu sangat berpengaruh terhadap pembangunan karena April akan memasuki Ramadhan, tentu beban kerja teman-teman SKPD akan berat sekali, akumulasi permasalahan ini akan berdampak tidak baik untuk pembangunan, sehingga kami dari komisi 4 meminta agar pihak terkait bisa melakukan percepatan terkait tata kelola keuangan di Kalsel,” ucap HM Lutfi Saifuddin.
Tak hanya itu, keterlambatan ini juga berpotensi mengganggu kegiatan operasional belajar-mengajar di sekolah, baik itu peningkatan pembangunan, termasuk gajih untuk para honorer.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
