Pengusaha SPBU Batulicin Buka Suara Soal Tolak Layani Nelayan
Batulicin, DUTA TV – Sebuah SPBU di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) belakangan ramai diperbincangkan karena diduga menolak melayani warga nelayan setempat.
Pihak SPBU pun angkat bicara terkait kabar ini.
Pengelola SPBU Batulicin, Sayyid Zean Alaydrus menegaskan pihaknya tidak menolak siapapun yang hendak membeli bahan bakar.
Namun, ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi oleh para pembeli, baik nelayan maupun petani.
“Warga nelayan yang datang tidak memiliki barcode. Jangankan 10 liter, satu liter pun kami tidak berani menjual apabila tidak memiliki barcode,” tegas Sayyid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tanah Bumbu, Kamis (4/6/2026).
Sayyid menyebut, para nelayan yang datang tidak dilengkapi dengan barcode resmi dan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan.
Sehingga pihaknya tidak bisa menjual bahan bakar terhadap kelompok nelayan.
Berbeda dengan kelompok tani, yang sudah memiliki barcode resmi serta surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu.
“Mereka (kelompok tani) sudah ada jatah dan sudah resmi, maka bisa kami layani,” ujar Sayyid.
Menyikapi itu, Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu Andi Erwin Prasetya pun meminta agar dinas terkait bisa segera menerbitkan surat rekomendasi yang dibutuhkan.
“Kami lihat titik sumbatnya atau masalahnya ada di legalitas dokumen, maka kami minta Dinas Perikanan segera diterbitkan suratnya,” kata Erwin.
Secara terpisah, Kabid Budidaya Dinas Perikanan Tanah Bumbu, Riswan berkomitmen akan segera menerbitkan surat rekomendasi yang dibutuhkan para nelayan.
Ia menjamin akan memfasilitasi sepenuhnya kebutuhan dokumen para nelayan.
“Kami tentu akan segera mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi itu,”ucapnya.
Sebelumnya, kelompok usaha bersama (KUB) Baroqah Barambangan Tanah Bumbu menyuarakan sulitnya mendapatkan bahan bakar bersubsidi dari SPBU.
Bahkan, juga menyayangkan adanya penolakan pembelian dari SPBU terhadap kelompok nelayan.
“Masa pelangsir bisa dapat, kami nelayan tidak bisa,” ujar Ketua KUB Baroqah Barambangan, Nasrul.
Hal ini pun terjadi beberapa waktu belakangan, yang membuat para kelompok nelayan harus mendapatkan BBM dari pelangsir dengan harga tanpa subsidi.
Kelompok nelayan terpaksa membeli dari pelangsir sebab tidak dilayani oleh SPBU.(dtk)
