Nasib Jalan KM 171 Satui Tak Ada Kejelasan

Tanah Bumbu, DUTA TV — Nasib ruas jalan kilometer 171 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu uang rusak parah akibat pertambangan, hingga kini tak jelas. Penambang yang harusnya bertanggung jawab lepas tangan.

DPRD Kalsel pun, menggelar rapat dengan sejumlah LSM yang meminta kejelasan. Rapat pembahasan juga menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, seperti perwakilan perusahaan tambang PT MJAB, PT Arutmin Indonesia Tambang Satui, pemerintah kabupaten, provinsi, balai jalan nasioanal, hingga direktur pembinaan pengusahaan batu bara RI secara virtual.

Sayangnya, dalam rapat pembahasan, tak menemukan titik terang, dimana pihak kementrian pun juga tidak memberikan kejelasan, dengan alasan masih dalam tahap pembahasan bersama sejumlah perusahaan pertambangan di Kalsel. Padahal sebelumnya, sudah dilakukan kajian dengan perkiraan biaya perbaikan jalan longsor mencapai 270 milyar rupiah, yang akan digelontorkan dari APBN.

“Pada intinya tadi tidak ada kesepakatan maka kami mengambil keputusan DPRD Kalsel membawa surat untuk minta kejelasan kementrian dengan LSM tadi sudah didengar ibu tadi tidak jelas notulen surat dia tidak mengakui sedangkan waktu itu 83 perusahaan tak mau membantu jalan dan tidak mungkin dana-dana yang kita sumbang ke pusat cukup besar masa kada cepat tanggap hanya 300 M aja perbaikan itu kami sepakat tadi kami bawa pihak LSM untuk mendengarkan langsung ke kementrian supaya ada titik jelasnya,” kata H. Supian HK

Sejumlah LSM pun, menyampaikan kekecewaannya, menyusul permasalahan jalan longsor di Satui tersebut berlarut larut, termasuk proses hukumnya. Ditambah lagi, wakil rakyat ditingkat pusat baik DPD maupun DPR RI yang diharapkan ikut rapat untuk membawa suara warga Kalsel ke tingkat pusat, tidak berhadir.

“Tidak lagi soal siapa yang memperbaiki kalau soal CSR kita tak mau diperuntukkan perbaikan jalan untuk CSR adalah untuk orang-orang yang terdampak seperti angkutan Dll. Kita Kalsel rakyat Kalimantan harus bersatu lawan pemerintah pusat,” ucap Anang Rosadi Adenans, Ketua DPW Gerakan Jalan Lurus Kalsel

“DPD RI dan DPRI RI yang tidak hadir pada hari ini padahal kewajiban mereka harusnya mendengarkan pendapat masyarakat Kalsel. Jangan lagi memilih mereka yang tidak peduli dengan kita,” ucap Dinjaya, Ketua Forum Peduli Bangsa dan Negara.

“Ini masalah pidana kan negara kita negara hukum tolong aparat hukum seadil adilnya jangan hukum untuk orang-orang yang tidak berdaya tapi pengusaha harus juga taat hokum,” ujar Aliansyah, Ketua LSM KPK-App Kalsel.

Dalam rapat ini, juga terlontar sejumlah tantangan, salah satunya dari Walhi Kalsel, yang tak ingin perbaikan jalan longsor akibat ulah penambang menggunakan dana APBN maupun APBD masyarakat ingin para penambang bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki jalan yang sudah sembilan bulan longsor itu.

Reporter : Evi Dwi Herliyanti

Asiah

Uploader.

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *