Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Soroti Pentingnya Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFReP)
Dutatv.com – Banjarmasin, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti pentingnya Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (National Urban Flood Resilience Program (NUFReP)). Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam gelaran Rapat Identifikasi dan Analisis dalam Pengembangan Sistem Informasi yang dilaksanakan di Swiss Bel-Hotel di Banjarmasin, Jumat (30/10/2026
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital menjadi salah satu perhatian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan difasilitasi oleh unit Eselon II dan bawah Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri bersama Bank Dunia ini dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, sekaligus memberikan arahan dalam rapat tersebut.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang sudah dijalankan terhadap pelaksanaan Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (National Urban Flood Resilience Program (NUFReP), khususnya di kawasan Jl Veteran Kota Banjarmasin.
Namun dirinya juga memberikan catatan kritis mengenai kondisi kanal, tata letak jalan, efektivitas penanganan banjir, serta pentingnya integrasi data penanggulangan bencana yang tepat sasaran.
Terkait Rapat Identifikasi Kebutuhan, Analisis, dan Perencanaan dalam Pengembangan Sistem Informasi, menurut Rifqinizamy menjadi bagian penting dalam menyerap berbagai masukan mengenai kebutuhan sistem informasi di daerah, termasuk tantangan dalam pengelolaan data, integrasi informasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Ia berharap terbangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya sistem informasi yang terintegrasi, sehingga data dan informasi pemerintahan dapat dikelola secara lebih efektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pengembangan sistem informasi juga diharapkan mampu meminimalkan tumpang tindih data antarlembaga, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mendukung proses pengambilan kebijakan berdasarkan data yang valid.
“Saya pikir di forum ini sekaligus menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi di wilayah masing-masing,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Dengan demikian, sambungnya, hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam merumuskan arah pengembangan sistem informasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin Ichrom Muftezar, menyampaikan dukungannya atas pengembangan sistem tata kelola data banjir perkotaan atau daerah menjadi pusat informasi terpadu.
Bahkan, untuk penanganan masalah banjir di Banjarmasin, disampaikan Ichrom Muftezar bahwa Kota Banjarmasin sudah memiliki aplikasi khusus untuk kebencanaan responsif termasuk penanganan masalah banjir di Kota Seribu Sungai.
“Tentu saja kita sangat mendukung penuh kegiatan ini, apalagi dalam hal mendukung platform yang diusung oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu KMP Knowledge Management Platform yang mana nanti salah satu aplikasi akan kita usulkan yaitu SIP Banar yang merupakan sistem informasi pelayanan kebencanaan responsif yang dibuat oleh BPPD Kota Banjarmasin dan mudah-mudahan dalam waktu segera kita bisa menyiapkan berbagai langkah agar bisa mengintegrasikan antara SIP Banar dan KMP,” ujar Sekdako Banjarmasin.
Sekadar informasi, dalam kegiatan Rapat Identifikasi dan Analisis dalam Pengembangan Sistem Informasi ini, fokus kegiatan sendiri mengacu pada evaluasi dan perencanaan tata kelola data banjir perkotaan melalui sistem data terpadu serta peninjauan proyek infrastruktur digital dan fisik, Pengembangan Sistem Informasi, Penyusunan alur kerja penanganan banjir secara digital dan Pengenalan dan pembahasan purwarupa (prototype) sistem informasi, kemudian Penyusunan rencana aksi bersama antardinas di daerah
Peserta yang hadir terdiri dari Komisi II DPR RI ,Kementerian Dalam Negeri ,Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum , Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,ementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Sedangkan peserta dari daerah turut dihadiri 6 sekretaris daerah, masing-masing dari Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kota Semarang, Kota Bima , Kota Manado dan dari Kota Gorontalo, bersama perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas PUPR, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD dan Diskominfo
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi dan diskusi untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan serta menganalisis pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
Tim liputan
