DPRD Kalsel dan Riau Tukar Strategi Dongkrak PAD
Banjarmasin, Duta TV — DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima rombongan Pansus LKPJ DPRD Provinsi Riau.
Pertemuan ini menjadi ajang berbagi strategi dalam menyusun rekomendasi DPRD yang lebih terukur dan berdampak nyata.
Selain membahas rekomendasi LKPJ, kedua pihak juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, termasuk sektor pajak yang dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pengawasan yang lebih tajam menjadi kunci agar setiap rekomendasi DPRD tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah.
DPRD Kalsel berharap sinergi antar daerah ini mampu memperkuat kualitas rekomendasi LKPJ serta mendorong peningkatan pendapatan daerah yang lebih optimal.
Kinerja pengawasan dan perencanaan pembangunan diharapkan semakin efektif serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Androy Ade Rianda, Anggota DPRD Riau, lakukan kunjungan untuk sinkronisasi LKPJ dan PAD.
“Hari ini kami dari Pansus LKPJ DPRD Provinsi Riau 2025 berkunjung untuk mendengarkan penjelasan dan mensinkronisasikan, mungkin ada rekomendasi dari Kalsel yang diberikan kepada Pemprov Kalsel yang mungkin bisa kami bawa ke DPRD Provinsi Riau,” ujarnya.
Ia menyebut kunjungan juga terkait pembahasan pajak dan peningkatan PAD.
“Setelah itu menyingkronkan terkait dengan PAD juga terkait dengan pajak-pajak yang ada di Kalsel yang juga bisa kami bawa ke Riau,” tambahnya.
H. Kartoyo, Wakil Ketua DPRD Kalsel, soroti perlunya peningkatan pengawasan dan evaluasi rekomendasi.
“Memang hari ini tingkat pengawasannya harus kita tingkatkan dan hasil rekomendasi ini mau dibawa ke mana dan maksudnya apa. Hari ini dari Provinsi Riau sangat detail dari pendapatan, dari belanja, dan setelah hasil rekomendasi itu harusnya bagaimana,” ujarnya.
Ia menilai Kalsel perlu meningkatkan pendapatan pajak dan pengawasan di masa efisiensi.
“Nah ini Provinsi Riau memberikan sharing juga terhadap kita tentang pendapatan itu apa saja, dan alhamdulillah di Provinsi Riau itu pendapatan untuk pajak BBM itu sangat bagus, untuk Kalsel ini sangat lemah, mungkin nanti kita tingkatkan, dan memang tingkat pengawasan kita perlu lebih tajam lagi di masa-masa efisiensi ini,” tambahnya.
H. Jahrian, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, apresiasi kunjungan Pansus Riau untuk studi banding.
“Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Pansus dari Riau yang datang ke Kalsel untuk sebagai banding, katakanlah perbandingan antara Riau dan Kalsel. Ternyata kesamaannya itu ada yaitu penekanan masalah pendapatan pajak sama,” ujarnya.
Ia dorong penguatan PAD melalui BLUD dan kolaborasi dengan DPRD.
“Karena itu saya menyarankan dengan Riau itu BLUD-BLUD yang ada di dana mendapatkan PAD daerah itu harus memperkuat perusahaan daerah dan bisa berkolaborasi dengan anggota DPRD,” tambahnya.
Sementara itu, dalam kesempatan ini juga dibahas terkait pokok pikiran DPRD yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan pengawasan lapangan.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
