DPRD Banjarbaru Akui Sudah Pertanyakan Kepemilikan Lahan

DUTA TV BANJARBARU – Beginilah suasana rapat dengar pendapat perdana yang digelar komisi III DPRD Banjarbaru, dengan Dinas Pekerjaan Umum kota Banjarbaru, dalam rangka evaluasi progres pembangunan menjelang akhir tahun 2019.

Materi pembahasan kian memanas, saat salah satu anggota komisi III Emilasari, menguak kembali kasus sengketa kepemilikan lahan rumah dinas ketua DPRD Banjar, yang sudah dikerjakan Dinas PU sekitar 75{5b1a8e93fac51023fbcea5a31a1f1c34877e15d45a6e19a88118d1d7c5787696} dari anggaran Rp2,5 milliar tersebut.

Menurut Emilasari pada pembahasan banggar di tahun 2018, dewan sudah mempertanyakan status lahan dan ternyata kini sangat rawan untuk berurusan dengan hukum, karena lahannya diklaim milik masyarakat.

“Kasus ini rawan berujung ke hukum” ujar Emilasari anggota komisi III DPRD Banjarbaru.

“DPRD yang lama sudah mempertanyakan masalah status hukumnya, kami tidak merasa kecolongan”, tambah Takyin Baskoro ketua komisi III DPRD Banjarbaru.

Sebagai salah satu mantan anggota banggar DPRD periode 2014-2019, Emilasari juga sempat mengingatkan pada saat pembahasan anggaran tahun 2018 lalu bahwa tim Pemko Banjarbaru menyatakan tidak ada masalah dengan status lahan, sehingga dewan menyetujui anggaran pembangunan dan berharap tidak ada persoalan dibelakangnya.

Reporter : Tarida Sitompul