Tito Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital
Jakarta, DUTA TV – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.
Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan integrasi data kependudukan.
Arahan tersebut menjadi landasan pengembangan sistem pemerintahan digital yang menghubungkan berbagai layanan publik agar lebih efektif dan memudahkan masyarakat.
“Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology.
“Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik jadi lebih baik, dibandingkan manual,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.
Menurut Mendagri, digitalisasi merupakan langkah besar untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik tanpa harus berpindah-pindah tempat atau mendatangi berbagai instansi secara langsung.
“Nah, sebagai langkah pertama yang dites dan dicobakan sistem ini adalah di bidang sosial, yaitu Perlindungan Sosial. Kita tahu bahwa pemerintah, pusat, maupun negara memiliki instrumen memberikan bantuan kepada masyarakat,” tuturnya.
Digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan digital (e-government/GovTech).
Dalam sistem tersebut, data kependudukan dari kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menjadi basis integrasi berbagai layanan publik.
Hal ini didukung oleh peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang telah mengintegrasikan data kependudukan dengan data biometrik.
Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi.
Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta, dengan agen aktif sebanyak lebih dari 502 ribu agen.
“Ada masyarakat yang sudah terregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Dan kemudian, agen yang sudah terdaftar, itu lebih dari 1 juta orang,” ungkapnya.
Percepatan registrasi juga bermanfaat bagi Pemda untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus memastikan bansos daerah tepat sasaran.
Upaya ini turut mendukung pencapaian target pembangunan daerah, mulai dari penurunan kemiskinan hingga pengurangan stunting.
“Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah,” tambahnya.
Mendagri mengapresiasi dua provinsi dengan capaian registrasi tertinggi lebih dari 50 persen, yaitu Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen).(ant)
