Banhub Kalsel Usulkan Bangunan Balai Laki-Bini dan Studio Budaya di TMII
Banjarmasin, Duta TV — Rencana pembangunan Balai Laki dan Balai Bini dengan arsitektur khas Kalimantan, hingga penyediaan studio mini di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), menjadi salah satu program yang didorong Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, untuk direalisasikan pada 2027 mendatang.
Fasilitas ini diharapkan tidak sekedar menjadi bangunan representasi daerah, tetapi juga ruang edukasi dan promosi budaya Banua bagi masyarakat luas, khususnya pelajar dan mahasiswa yang berada di Jakarta dan sekitarnya.
Dukungan terhadap rencana tersebut mengemuka dalam rapat penajaman program kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama Badan Penghubung. Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rais Ruhayat meminta, agar seluruh usulan prioritas disusun secara terukur, sehingga dapat diperjuangkan melalui Badan Anggaran.
“Tadi Ibu Kepala Banhub sudah menyampaikan beberapa program prioritas yang sudah diprogramkan, diwacanakan, dan ada tadi kami juga minta dibuatkan matriknya agar bisa kami usahakan nanti di Badan Anggaran, teman-teman yang di Banggar untuk memperjuangkan,” ujar Rais.
Menurut Komisi I, keberadaan Balai Laki dan Balai Bini serta studio mini, dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Kalimantan Selatan secara lebih luas. Bahkan, fasilitas tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai tempat kunjungan edukatif bagi pelajar, mahasiswa, hingga perguruan tinggi di sekitar Jakarta dan Depok, sehingga generasi muda dari luar daerah dapat mengenal lebih dekat tradisi dan kebudayaan Banua.
“Terkait tadi ada ingin membuat Balai Laki dan Balai Bini itu bangunan seperti bangunan khas Kalimantan yang mana itu merepresentasikan Kalimantan Selatan di Taman Mini. Dan tadi ada beberapa juga meminta fasilitas-fasilitas seperti studio mini. Agar pelajar ataupun mahasiswa ataupun perguruan tinggi yang ada di sekitaran Jakarta ataupun di sekitaran Depok itu agar bisa lebih mengenal lagi budaya Kalimantan Selatan,” sambung Rais.
Komisi Satu akan mendorong agar rencana pembangunan dan fasilitas pendukung tersebut masuk dalam perencanaan prioritas 2027. Namun, rencana itu tetap mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
