Pansus DPRD Kalsel Gandeng BPH Migas Sidak SPBU ‘Nakal’
Banjarmasin, Duta TV — Keseriusan DPRD Kalimantan Selatan dalam mengawal penyaluran BBM bersubsidi terus dilakukan. Tak hanya menghimpun temuan di lapangan, Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi juga menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menyusun rekomendasi yang lebih komprehensif.
Dalam pertemuan ini, pansus menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat Kalimantan Selatan. Keluhan itu mulai dari penyaluran melalui SPBU hingga kesesuaian kuota tahunan BBM bersubsidi yang diterima daerah.
Selain menyampaikan berbagai persoalan, pansus juga melakukan pencocokan data kuota BBM bersubsidi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dilakukan agar rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berbasis data dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam waktu dekat, inspeksi mendadak akan dilakukan ke sejumlah SPBU yang menjadi perhatian terkait distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, pansus juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM dan BPH Migas apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan proses hukum.
“Itu akan kami tindak lanjuti. Ya, tentu juga kami minta saran masukan dari BPH Migas. Tentu pansus akan melihat dulu. Tapi itu akan jalan. Kita akan lakukan kunjungan ke beberapa SPBU. Ya, tentu akan kita lihat nanti, jadwalnya tidak kami beritahukan karena kita akan lakukan sidak. Terus yang kedua, kami juga akan berkoordinasi nanti dengan Gakkum yang ada di Kementerian ESDM untuk melakukan tindakan hukum terhadap SPBU-SPBU yang nakal ada di Kalimantan Selatan, bersama dengan BPH Migas. Jadwal pansus masih ada tersisa, kita masih ada beberapa stakeholder yang akan kita panggil, termasuk aparat penegak hukum juga kita akan minta masukan pandangan dari teman-teman para penegak hukum, sehingga rekomendasi pansus betul-betul kuat untuk bisa dijalankan secara bersama-sama,” ujar H. M. Syaripuddin, Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel.
Sementara itu, dalam pertemuan ini BPH Migas mendorong adanya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait pertukaran data realisasi distribusi BBM harian, bulanan, hingga tahunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan distribusi sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Reporter: Tim Liputan
