27 Ribu Warga Kabupaten Banjar Belum Tercover JKN
DUTATV BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar melakukan konsultasi ke Komisi IV DPRD Kalsel terkait permasalahan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan paling krusial yakni terkait 27 ribu lebih warga Kabupaten Banjar yang hingga saat ini belum masuk dalam daftar Basis Data Terpadu atau BDT.
Karena hal itu 27 ribu lebih warga hingga saat ini belum tercover dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terintegrasikan dengan BPJS kesehatan. Akibatnya Pemkab Banjar tahun ini menambah alokasi dana yang awalnya sekitar Rp 5 milyar naik menjadi Rp 10 milyar rupiah sebagai dana pendamping.
“Kalau masyarakat sekarang yang belum punya kartu BPJS bisa di handel Jamkesda. Salah satu misalnya, orang mau berobat bikin BPJS hampir satu bulan jadi dan di handel Jamkesda, tenggang waktu itu dialokasikan oleh Pemda. Dana kita tahun ini sepuluh miliyar untuk kawan – kawan masyarakat yang saat sakit lalu membikin, padahal waktu saat mereka membikin itu belum bisa berlaku, †terang Gt. Abdurrahman, Ketua Komisi IV Kabupaten Banjar.
“Awal hari ini sejawat kami silaturahmi dalam rangka terkait fungsi dan tugas kami sudah sampaikan sesuai bidang tugas kita, kami punya hak terkait dengan penyelanggaraan kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, 4 rumah sakit, beserta UPT yang ada di Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, terkait porsi dan tugas tidak ada bedanya, artinya kami melakukan pengawasan anggaran yang dialokasikan,†kata Yazidie Fauzie, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel.
Sementara terkait permasalahan pendidikan DPRD Kabupaten Banjar hanya menyamakan persepsi pasca peralihan tanggung jawab SMA dan SMK ke Pemprov Kalsel. Mereka tetap ingin berperan sebagai jembatan aspirasi jika suatu saat memerlukan bantuan dari pemerintah Provinsi.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
