Tingkatkan Layanan, KPP Pratama Banjarmasin Minta Masukan Stakeholder
Banjarmasin, Duta TV — Sebagai upaya optimalisasi layanan, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Banjarmasin menggelar Forum Konsultasi Publik, Kamis pagi (02/11/2023). Dalam forum ini, KPP Pratama meminta masukan dari seluruh stakeholder, termasuk media, Duta TV.
Masukan ini akan digunakan KPP Pratama untuk perbaikan layanan, yang menjadi salah satu komponen pemenuhan target penerimaan pajak di wilayah Banjarmasin dan Barito Kuala.
Apalagi saat ini, penerimaan pajak di KPP Pratama Banjarmasin sudah mencapai 98 persen dari yang ditargetkan, 1,1 triliun rupiah.
Dalam masukannya, Direktur Bisnis Duta TV, Diana Rosianti, meminta KPP Pratama Banjarmasin untuk melibatkan media dalam mensosialisasikan kewajiban perpajakan, khususnya kepada kaum milenial dan pekerja kreatif.
“Masukan terkait bahwa ada sektor-sektor yang mungkin juga harus terap dirangkul, khususnya teman-teman bidang kreatif. Kadang-kadang ada yang tidak paham atau harus pakai pajak atau tidak pakai pajak, dan hal lain juga. Karena pajak ini bagi sebagian orang menakutkan, tetapi di satu sisi pajak adalah kewajiban, maka perlu sosialisasi yang bisa diterima berbagai kalangan, dan kita di media siap memfasilitasi itu,” ujar Diana Rosianti, Direktur Bisnis Duta TV.
“Supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ingin membayar langsung ke kantor pajak ini maupun dari aparat kita sendiri seperti bendahara, agar diberikan kemudahan, supaya kita juga merasa nyaman untuk berurusan dengan pajak ini,” kata Madyan, Asisten Perekonomian & Pembangunan Setdako Banjarmasin
Sementara Kepala KPP Pratama Banjarmasin memastikan akan merealisasikan masukan itu sebagai langkah mengejar komitmen penerimaan pajak mereka hingga akhir Desember yang ditarget 1,323 triliun rupiah.
“Tadi dalam forum ada diskusi bagaimana ke depan kami minta bantuan media, khususnya Duta TV, untuk edukasi perpajakan. Kita buka offline kepada masyarakat untuk memberi masukan kepada pemangku kepentingan tentang pajak dan minta masukan. Kalau bisa, kita kembangkan bersama pemerintah daerah dan asosiasi, duduk bareng, dan secara rutin ini yang kita masukkan dengan media, khususnya Duta TV,” ucap Devyanus Christopel Narsizzus Polii, Kepala KPP Pratama Banjarmasin.
Forum Konsultasi Publik yang dihadiri beberapa stakeholder, mulai dari perguruan tinggi, REI, dan APERSI Kalsel, media, serta pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemkab Batola ini, juga sebagai langkah KPP Pratama Banjarmasin untuk mempertahankan predikat sebagai Unit Pelayanan Prima Grade A dan menambah predikat sebagai Unit Pelayanan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau WBK, menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. KPP Pratama Banjarmasin juga merupakan satu-satunya KPP di Indonesia yang seluruh wajib pajaknya sudah melaporkan SPT tahunan secara elektronik.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
