Tingkatkan Indeks Demokrasi, DPRD Kalsel Dituntut Perbaiki Kinerja
Jakarta, DUTA TV — DPRD Kalsel dituntut untuk memperbaiki kinerja, termasuk mengevaluasi penganggaran, guna meningkatkan indeks demokrasi indonesia atau IDI di Kalsel.
Saran itu didapat Komisi I DPRD Kalsel saat melakukan kunjungan kerja ke badan pusat statistik atau BPS RI.
Dewan diminta untuk berkontribusi turut mempertahankan IDI di Kalsel melalui, evalusasi kinerjanya termasuk bagaimana pelaksanaan hearing dan audiens, serta capaian target program pembentukan peraturan daerah.
Pasalnya, IDI Kalsel di tahun 2022 lalu, menempati peringkat ke 10, meningkat dari tahun 2021 yang menempati urutan ke 20. Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rachmah Norlias memastikan pihaknya turut serta meningkatkan IDI di Kalsel melalui intervensi para anggota Dewan dalam hal kinerjanya.
Selain itu pihaknya juga akan meningkatkan kerjasama lintas sektor termasuk dalam hal upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalisir tingkat pelanggaran pemilu di 2024 mendatang.
“Pertama indeks demokrasi di Kalsel dari tahun 2021 lebih meningkat kami di peringkat 20 di 2022 sudah masuk peringkat 10 dengan angka 80%, ini kami apresiasi kepada lintas sektor yang menangani indeka demokrasi ini dimana ada 22 indikator penilaian kedepan 2023 kita RDP dengan lintas sektor karena KPU dan Bawaslu titik penilaian 5 tahun kedepan karena jika tahun ini kita dapat 100 sampai 5 tahun kedepan tetap 100 partisipasi pemilu dan pelanggaran sangat menentukan untuk nilai kedepannya,” kata Hj Rachmah Norlias, Ketua Komisi I DPRD Kalsel.
Dari hasil kunjungan ini, rombongan komisi I diarahkan untuk mempertahankan IDI Kalsel lewat tiga aspek, meliputi aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.
Tim Liputan
