Belajar Pengelolaan BOSDA, Komisi IV Soroti Sekolah Elit hingga Biaya Perpisahan
Jawa Barat, Duta TV — Mempelajari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Dalam kunjungan ini, Komisi IV juga bertukar pikiran mengenai peningkatan kualitas pendidikan melalui dana BOSDA.
Dalam pertemuan ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat memaparkan sistem penganggaran, penyaluran hingga pengawasan dana BOSDA yang telah diterapkan di wilayahnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian rombongan dewan Kalsel adalah adanya regulasi melalui peraturan gubernur yang mengatur pengelolaan BOS dan BOSDA agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada kebijakan sejumlah sekolah elit di Jawa Barat yang memilih tidak menerima dana BOSDA.
Tak hanya membahas BOSDA, diskusi juga menyoroti kegiatan perpisahan sekolah yang selama ini kerap membebani orang tua murid melalui pungutan biaya.
Jihan Hanifha, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, soroti pengelolaan BOS dan BOSDA di Jabar.
“Di Jabar ini ternyata sudah ada pergub terkait pengelolaan anggaran dana BOS dan BOSDA ini agar tidak tumpang tindih, dan terkait masalah sekolah-sekolah yang artinya tadi juga bisa tidak menerima dana BOSDA,” ujarnya.
H. Abdul Rahim, Kadisdik Kalsel, apresiasi mekanisme bantuan siswa tidak mampu di Jabar.
“Dari Disdik Jabar tadi saya mengapresiasi yang pertama adalah mengenai siswa tidak mampu itu dia meng-cover dana BOSDA, jadi tidak semua jadi berapa jumlah siswa yang paling banyak itu akan mendapatkan, sedikit juga siswa yang sedang itu akan ada mekanismenya, itu yang kita tangkap di Jabar ini mudah-mudahan ini kita pelajari, sementara yang lain kita sharing nanti,” tambahnya.
Melalui studi komparasi ini, Komisi IV berharap berbagai pengalaman dan kebijakan dari Jawa Barat dapat menjadi referensi dalam menyusun sistem pengelolaan BOSDA yang lebih efektif, transparan, tepat sasaran, serta berpihak pada kepentingan peserta didik dan masyarakat Kalimantan Selatan.
Reporter: Tim Liputan
