Tanggapan MGPA Penyelenggaraan MotoGP di Indonesia Diragukan
Jakarta, DUTA TV — Mandalika Grand Prix Association (MGPA) tengah mempersiapkan untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022. Penyelenggaraan MotoGP kali ini rencananya akan berlokasi di Lombok, pada tanggal 18 hingga 20 Maret mendatang.
Namun di samping itu, media luar negeri justru meragukan pengadaan MotoGP pada tahun ini, lantaran birokrasi yang ‘menyulitkan’.
Media Jerman, Speedweek, mengatakan belum ada kejelasan mengenai gelaran MotoGP di Indonesia. Hal ini terjadi karena kondisi covid-19 yang belum bisa diprediksi, berbagai macam pembatasan, hingga birokrasi yang rumit di Indonesia.
Speedweek menceritakan bahwa saat mereka meliput WSBK, mereka menempuh waktu 4 hari dari Jerman menuju Lombok untuk meliput balap kelas dunia itu. Ditambah kini dengan aturan untuk karantina, yanga akan memakan waktu lebih lama. Mereka juga mengatakan, Indonesia sempat membatasi kedatangan orang asing untuk masuk, dan pembatasan pembuatan visa ke Indonesia.
Hal ini menyebabkan pihak Dorna dan MGPA harus bernegosiasi dengan kementerian yang terkait di Indonesia.
“Meski berusaha untuk membuat prosedur masuk acara SBK sesederhana mungkin, perjalanan ke Asia Tenggara adalah ujian kesabaran dan membutuhkan persiapan berhari-hari dengan tumpukan birokrasi,” tulis Speedweek Minggu (2/1).
Menanggapi hal tersebut, Vice President MGPA Cahyadi Wanda mengatakan bahwa, menurutnya semua orang berhak untuk memiliki pendapat.
“Ya media asing sih sah-sah aja ya mau bicara apa, tapi kan yang pasti kita tahu di Indonesia ini dukungan pemerintah ke kita luar biasa,” ucap Cahyadi.
MGPA juga menekankan bahwa, Pemerintah Indonesia mendukung penuh terselenggaranya MotoGP di Indonesia. Maka dari itu MGPA optimis MotoGP Mandalika akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal. MGPA juga mengatakan bahwa di samping mempersiapkan segala kebutuhan, kita hanya perlu menunggu keputusan dan kabar terbaru dari Pemerintah.
“Kita tunggu aja dari pemerintah, tapi pemerintah pasti memikirkan juga lah keselamatan pasti nomor satu. Nggak bisa kita menyamakan Indonesia dengan negara-negara lain di Eropa juga,” kata Cahyadi.(dtk)
