Rute Tak Tumpang Tindih, Trans Banjarbakula Diperkuat Lintas Wilayah
Banjarmasin DUTA TV – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, mendorong pengelolaan Transportasi Publik Banjarbakula tidak berjalan sendiri-sendiri. Integrasi dinilai penting, karena layanan transportasi kini melibatkan sejumlah wilayah, mulai dari Provinsi, Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, hingga Tanah Laut.
Dalam rapat dengar pendapat terkait Harmonisasi Konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula, Komisi III juga mendorong agar tarif transportasi dapat ditekan seminimum mungkin, salah satunya dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain rute dan tarif, integrasi juga menyangkut kepastian jadwal keberangkatan dan penjemputan.
“Integrasi dari Kabupaten/Kota, mulai dari Provinsi, kemudian Kota Banjarmasin, serta Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, itu juga kita melakukan pengintegrasian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal trayek dan juga dalam hal untuk tarif yang terintegrasi. Kita mengharapkan ke depan untuk tarifnya juga seminimum mungkin,” kata Mustaqimah Ketua Komisi III DPRD Kalsel
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalsel menyebut, sistem transportasi yang terintegrasi harus didukung timetable, sehingga masyarakat dapat mengetahui jadwal layanan dan memantaunya secara real-time.
“Jadwal dan penjemputan harus ada timetable-nya. Bisa dipantau secara real-time, itu dari segi integrasi. Kemudian, jangan ada tumpang tindih, itu juga harus diperhatikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu atensi kita ke depan karena memang kita tidak boleh hanya Trans Banjarbakula saja yang kita perhatikan karena di Banua Anam,” jelas M. Fitri Hernadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel.
Sementara, pemerintah daerah membuka kemungkinan perluasan layanan pada tahun-tahun berikutnya, termasuk hingga wilayah pelosok Kalimantan Selatan.
“Terkait peningkatan kualitas, kita juga sepakat bahwa daerah-daerah yang mungkin selama ini belum terlayani, itu akan kita buka kemungkinan untuk dilayani di tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan janji pak Gubernur untuk peningkatan kualitas layanan angkutan publik hingga ke pelosok di Kalimantan Selatan,” lanjut Fitri.
Bukan hanya terkait integrasi, aspek keamanan dan kenyamanan penumpang turut menjadi perhatian. Komisi III mendorong setiap unit angkutan dilengkapi CCTV, sebagai bagian dari upaya memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
