Resmi Bentuk Pansus, DPRD Kalsel Turun Tangan Awasi Solar Subsidi
Banjarmasin, Duta TV — Rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan menyepakati pembentukan panitia khusus pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat bersama organisasi angkutan dan asosiasi sopir dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Pansus dibentuk menyusul meningkatnya perhatian dan keluhan masyarakat terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi, khususnya jenis solar.
Dewan menyoroti dugaan praktik pelangsiran, penyalahgunaan barcode, hingga penimbunan BBM yang menyebabkan kelangkaan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap para sopir angkutan dan aktivitas transportasi masyarakat.
Bahkan di tingkat eceran, harga solar subsidi disebut mencapai 17 hingga 20 ribu rupiah per liter, jauh di atas harga resmi pemerintah sebesar 6.800 rupiah per liter.
Selain mempengaruhi pelayanan transportasi, persoalan ini juga disebut berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok di masyarakat.
DPRD Kalsel menilai pembentukan pansus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik serta distribusi BBM bersubsidi di daerah.
H. Kartoyo jelaskan pembentukan pansus pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Kita cenderung ke fungsi pengawasan jadi karena pansus ini dibentuk berdasarkan penilaian-penilaian karena terakhir RDP dengan sakutu dan asosiasi sopir 13 kabupaten faktanya memang distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyebut pansus segera susun rencana kerja usai pemilihan pimpinan.
“Kita langsung action makanya kita dibentuk pansus khusus pengawasan, kita rapat kerja dulu hari ini pemilihan pimpinan, setelah pemilihan pimpinan baru membentuk rencana kerjanya,” tambahnya.
Dari pansus ini dewan berharap dapat membangun koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Pertamina hingga instansi terkait lainnya agar distribusi BBM subsidi bisa lebih tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pansus nantinya akan bertugas melakukan pendalaman pengawasan distribusi BBM bersubsidi sekaligus menyusun rekomendasi dan langkah konkret perbaikan sistem distribusi di Kalimantan Selatan.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
