Permadin Kalsel Bantu Konsultasi Hukum Warga Desa Secara Gratis
DUTA TV MARTAPURA – Ketua DPP Permadin, Mahdianoor, dan sekjen DPP Permadin Edy Rosandy, tampil dalam kegiatan talk show yang digelar Bumdes expo 2019 untuk mengedukasi masyarakat di desa Tungkaran, khususnya perwakilan kepala desa di kabupaten Banjar tentang hukum.
Dalam acara tersebut kepala desa Tungkaran M. Salmani, menuturkan sulitnya pengelolaan administrasi laporan pertanggung jawaban dana desa dikarenakan minimnya SDM di desa yang mampu menangani administrasi, serta minimnya pembinaan dari pemerintah.
Akibatnya dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban kerap disalahkan oleh instansi terkait, bahkan tidak jarang para kepala desa harus berhadapan dengan hukum.
Pengurus DPP Permadin secara tegas menyatakan pemanggilan aparat desa wajib secara formal, yakni melalui pemberitahuan surat dinas, dan para aparat desa dimita untuk berani jika tidak bermasalah.
Untuk membantu masyarakat desa termasuk para aparatur desa, Permadin akan melaksanakan kerjasama dalam perbantuan hukum, dengan asosiasi kepala desa kabupaten Banjar, dan menargetkan anggotanya ada di 277 desa di kabupaten Banjar.
“Kita siap bantu masyarakat dan kerjasama dengan apdesi, serta menargetkan satu pengacara satu desa”, terang Mahdianoor  ketua DPP Permadin.
“Kita kadang menjadi bingung karena selalu disalahkan, dan kurang pembinaan sedangkan SDM kita minim”, kata M. Salmani kepala desa Tungkaran.
“Dengan adanya kerjasama dengan Permadin bisa membantu kawan-kawan jika harus berhadapan dengan hukum”, tambah M. Gazali  ketua Apdesi kabupaten Banjar.
Seiring dengan turunnya dana desa serta adanya perubahan regulasi pengelolaan dana desa, kerap membuat kepala desa harus berhadapan dengan permasalahan hukum.
Pada kesempatan itu ketua DPP Permadin menyatakan memberikan konsultasi hukum gratis bagi warga desa, diantaranya di kantor DPC Banjarbaru di komplek Ratu Elok Jl. Mistar Cokrokusumo Banjarbaru.
Reporter : Tarida Sitompul
