Perda Retribusi IMB Disarankan Revisi

Banjarmasin, DUTA TVPersoalan izin mendirikan bangunan atau IMB untuk 3 jembatan di Banjarmasin, masih menjadi perhatian komisi I DPRD Banjarmasin memanggil dan menggelar rapat dengar pendapat – RDP bersama Dinas PUPR, Satpol PP dan Dinas penanaman modal perijinan terpadu satu pintu  di ruang Komisi I DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I Suyato menyatakan, mencuatnya soal IMB itu lantaran 1 dari 3 jembatan tersebut terungkap tak mengantongi izin, padahal pembangunannya sudah mencapai 80% lebih.

Dari pertemuan pihak Dinas PUPR Banjarmasin beralasan, memakai peraturan Kementerian PUPR nomor 5 2016, sehingga pembangunan jembatan tidak perlu IMB.

“Kami mengundang Pol PP, perijinan dan DPRD kami tanyakan perijinan jembatan yang lagi dibangun yang mencuat jembatan Bromo dibangun belum ada ijin. Mereka mengacu aturan PU itu tidak perlu gunakan ijin kami taunya setiap bangun sarana publik harus menggunakan ijin,” kata Suyato Awi Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin.

Suyato Awi Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin.

Suyato Awi Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin.

Dalam pertemuan juga disarankan untuk merevisi Perda Banjarmasin tentang IMB mengingat ada multi tafsir perizinan gedung dan non gedung.

 

Reporter : Fadli Rizki

Asiah


Uploader.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *