Penanganan Blankspot; Gubernur H. Muhidin Harapkan Akses Digital yang Adil dan Merata di Banua
Banjarmasin – dutatv.com, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menunjukkan keseriusan dalam penguatan konektivitas digital dan stabilitas wilayah utamanya di wilayah Kalimantan Selatan, melalui partisipasi pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot, yang dilaksanakan pada Rabu (29/4) pagi.
Bertempat di Hotel Galaxy, Banjarmasin, rakor yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI ini dilaksanakan tidak lain adalah untuk mempercepat pemerataan akses digital di Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, Gubernur H Muhidin menyampaikan apresiasinya kepada Kemenko Polkam RI atas terselenggaranya kegiatan strategis ini, dan menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel menaruh perhatian penuh pada kegiatan ini.
“Pemprov Kalsel selaku wakil pusat di daerah memberikan perhatian penuh pada kegiatan rapat ini. Kita tahu bahwa akses internet saat ini bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” sampai Gubernur.
Bergantungnya hampir semua layanan publik pada konektivitas digital ujar H Muhidin, tentu menjadikan blankspot atau daerah yang tidak terjangkau konektivitas digital, menjadi perhatian khusus.
“Ragam kondisi baik itu wilayah pedalaman, kawasan kepulauan, serta daerah dengan keterbatasan infrastruktur menjadi penyebab masih adanya ratusan desa di Kalsel yang belum terlayani secara optimal,” ujar H Muhidin dalam sambutan tertulisnya.
Penanganan blankspot lanjut Gubernur, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tapi melibatkan tanggung jawab berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga keterlibatan pihak operator telekomunikasi.
”Keberhasilan kita dalam mengatasi blankspot tentunya sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pihak operator telekomunikasi,” sampai Gubernur H Muhidin.
”Kemudian untuk wilayah blankspot yang tidak termasuk dalam daerah 3T yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, diperlukan kolaborasi, misalnya melalui penyediaan infrastruktur pendukung oleh pemda dan pengembangan jaringan oleh operator. Dengan kerja sama seperti ini, diharapkan pembangunan jaringan dapat lebih cepat dan tepat sasaran,” lanjut Gubernur.
Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan harapan untuk terlaksananya akses digital yang adil dan merata di Kalsel.
”Saya berharap kita dapat menyamakan persepsi mengenai kondisi yang ada, menentukan wilayah prioritas secara bersama, serta menyusun langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan, agar pemerataan akses digital di Kalsel dapat segera terwujud, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” harap H Muhidin.
Disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, H M Muslim, bahwa per April 2026, dari 2.015 desa yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel, terdapat 201 desa yang belum terjangkau konektivitas digital, atau blankspot.
Turut berhadir pada kegiatan ini, perwakilan Forkopimda Kalsel, sejumlah Bupati/Walikota atau yang mewakili, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalsel, serta perwakilan penyelenggara layanan telekomunikasi/provider di Kalsel.
Juga hadir secara langsung sebagai narasumber pada rakor ini, Kepala Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia(APJII) Kalsel, PIC Kebijakan Universal Telekomunikasi, Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha, Kepala Divisi Perbendaharaan dan Investasi BAKTI dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi yang berhadir secara virtual. (Ki/Ran/Adpim)
