Pedagang Kecil Dihaimbau Urus Legalitas Usaha

Banjarmasin, DUTA TVAnggota DPRD Kalsel H Suripno Sumas, menginginkan para pedagang kecil di daerah pemilihannya di Kota Banjarmasin memiliki legalitas usaha. Hal itu ia ungkapkan saat mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021, tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko, kepada para ketua RT.

Menurut sekretaris Komisi I ini, PP yang baru diterbitkan pemerintah pusat ini, berisi aturan dimana para pelaku usaha bisa dengan mudah mengajukan izin usahanya, tanpa harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bahkan, pelaku usaha kecil seperti pedagang kelontongan bahkan tukang satepun, bisa memiliki legalitas dan Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya dengan mendaftarkan diri secara online tanpa syarat yang rumit. Sehingga, politisi PKB ini mengharapkan semua pelaku usaha di dapilnya bisa dengan segera mengurus legalitas usahanya. Karena setelah memiliki NIB, mereka bisa dengan mudah meningkatkan kegiatan usahanya terutama dari segi permodalan.

“Kenapa ini kami sampaikan ? Karena tadi sudah dijelaskan oleh narsum setelah terbitnya PP ini tidak ada lagi perizinan seperti SIUP tadi dan izin lainnya cukup satu pintu, yakni surat izin berusaha. Dengan surat izin itu dilampiran bisa dikeluarkan beberapa kegiatan usaha, misalnya kegiatan usahanya pembuatan roti, persagangan pakaian, dan mungkin perdagangan lainnya, jadi cukup satu pintu ini untuk mempermudah para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatannya,” terang Suripno Sumas.

“Untuk yang beresiko rendah bisa dibuat sendiri di rumah, contoh usaha-usaha dagang kecil, disitu ada kategori besar menengah itu keluar semua,” tambah Muhammad Tjandra, Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Banjarmasin.

PP ini sendiri merupakan turunan dari undang-undang cipta kerja No. 11 tahun 2020, dimana isinya terdapat pemangkasan dalam syarat pengajuan izin usaha. Mereka yang ingin berusaha secara legal, hanya cukup dengan memiliki NIB, tanpa syarat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), maupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). pasalnya, dalam PP ini, mereka yang mengajukan izin berusaha akan diklasifikasikan berdasarkan resiko, mulai dari resiko kecil, sedang hingga resiko tinggi.

Reporter : Evi Dwi Herliyanti

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *