Paman Birin : Kalsel Siap Jadi Ibukota Pemerintahan Indonesia

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin bersama ketiga gubernur yaitu Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor diwakili oleh Bappeda, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar memaparkan kesiapannya menjadi Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia di Kantor Staf Presiden dalam gelaran Diskusi Media Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta, Senin (6/5) pagi.

Dalam pemaparannya, Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel ini menyatakan dari sisi geografis pertahanan dan keamanannya, Kalsel sangat aman karena berada di tengah-tengah NKRI dan tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain itu, Kalsel ditunjang dengan memiliki akses darat, laut dan udara. “Di Kalimantan Selatan, memiliki pertahanan perisai alam yaitu berupa pegunungan Meratus,” terang Paman Birin.

Gubernur Kalsel juga menambahkan untuk kesiapan kondisi infrastruktur Kalsel memiliki Bandara Internasonal Syamsudin Noor dan 3 Bandara Lokal (Stagen, Bersujud dan Warukin). Untuk pelabuhan, terdapat Pelabuhan Nasional dan potensi pelabuhan laut dalam. “Untuk akses darat, di Kalsel sudah tersedia jalur jalan nasional lintas Kalimantan, Rencana Kereta Api dan sudah tersedia trase jalan bebas hambatan,” tambahnya.

Selain sisi geografis pertahanan dan keamanannya serta infrastruktur jalan, Pemprov Kalsel juga sudah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar untuk lokasi pemindahan ibukota pemerintahan RI. Dimana lahan tersebut tidak mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kawasan tersebut juga dipastikan bebas dari bencana banjir dan kabut asap serta berada di tanah keras dengan topografi datar hingga berbukit dan berpantai dengan ketersediaan air baku sangat mencukupi.

Dalam kegiatan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pertemuan dengan para Gubernur ini merupakan kelanjutan dari agenda rapat terbatas pekan lalu tentang pemindahan Ibu Kota.

Menurut Bambang, banyak faktor sehingga harus dilaksanakan pemindahan Ibu Kota. Di antaranya, kesenjangan sosial Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, ingin membangun kota metropolitan baru, hingga beban Jakarta sebagai Ibu Kota dibandingkan daerah lainnya sudah cukup tinggi.

Sumber : Humas Pemprov