P3HI Lantik 40 Advokat Angkatan ke-5

DUTA TV BANJARMASIN – 40 Sarjana hukum yang sudah melewati pendidikan khusus profesi advokat dari organisasi Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia atau P3HI kalsel dilantik Minggu kemarin (01/12/2019) di Banjarmasin.

Ketua umum dewan pimpinan nasional P3HI, Aspihani, advokat yang dilantik telah melewati tahapan pendidikan khusus profesi  dengan menggandeng Universitas Lambung Mangkurat.

“Sebelum dilantik, terlebih dulu mereka melewati tahapan Pendidikan khusus profesi advokat selama 10 hari. Kami bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat”, kata Aspihani.

Lihat Juga :  M Rusli Lantik PAW BPD Dua Desa Di Kecamatan Satui

Tim Penyelamat Profesi dan Etika Advokat Gugat P3HI

Sementara itu sehari berselang atau Senin siang, sejumlah organisasi advokat yang mengatas namakan tim penyelamat profesi dan etika advokat di Kalimantan Selatan, melayangkan gugatan terkait keberadaan P3HI ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.

“Kenapa kami gugat? Karena ini sudah diduga melanggara hukum, kami lihat dalam memberikan kartu tanda calon advokat dan karena payung hukum kita adalah UU No. 18 tahun 2003 dimana syarat jadi advokat pertama mengadakan pendidikan khusus, ujian dilaksanakan di perguruan tinggi, dan kemudian dia harus magang selama 2 tahun berturut-turut dan perkara sebagainya, persayaratan ini tidak dilakukan mereka” terang Abdullah perwakilan tim penyelamat profesi dan etika advokat.

Abdullah (tengah) perwakilan tim penyelamat profesi dan etika advokat

Terkait gugatan, panitera Pengadilan Tinggi Kalsel Setiawandi menilai legalitas perkumpulan P3HI Kalimantan Selatan sudah diakui oleh Pengadilan Tinggi Pusat, dan saat ini beranggota 200 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lihat Juga :  PPK dan PPS Untuk PSU Pilwali Dikukuhkan

“Kami sudah meluluskan puluhan advokat, dan hari ini kami menyakiskan mereka dilantik oleh organisasi mereka, semua organisasi advokat sekarang sama, namun hal itu juga sudah terdaftar di Jakarta”, tambah Setiawandi  panitera Pengadilan Tinggi Kalsel.

Selain melayangkan gugatan legalitas P3HI, perwakilan tim penyelamat profesi dan etika advokat juga mempertanyakan rencana penerbitan sertifikat tambahan PKPA atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat atau UPA.

Lihat Juga :  PPK dan PPS Untuk PSU Pilwali Dikukuhkan

 

Tim Liputan

Redha Aulia R


Uploader.
Follow Me:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *