Lestarikan Budaya, Komisi IV Dorong Dinas Kebudayaan Berdiri Sendiri

YOGYAKARTA, DUTA TV — Mendukung pelestarian budaya di Banua, Komisi IV mendorong Dinas Kebudayaan terpisah dari Dinas Pendidikan. Hal itu berkaca dari Yogyakarta, di mana provinsi itu kental akan budaya dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Apalagi, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri. Hal itu menjadi dorongan Komisi IV agar ada dinas di Kalsel yang fokus menjaga kelestarian budaya sebagai upaya meningkatkan pariwisata, yang dampaknya tentu akan mendongkrak PAD di Banua.

Saat kunjungan ke Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi IV Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyampaikan bahwa Yogyakarta adalah salah satu daerah dengan sistem pengelolaan kebudayaan yang sudah sangat baik dan terstruktur.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kajian substantif terhadap model pengelolaan kebudayaan yang berhasil diterapkan di daerah lain.

“Kita banyak memiliki kebudayaan-kebudayaan yang bisa menjadi satu daya tarik bagi daerah kita kepada saudara-saudara kita, baik itu tamu mancanegara maupun dalam negeri. Tapi kalau kita tidak melestarikan, tidak mengembangkan, tidak menginformasikan, dan tidak melakukan inovasi terhadap kegiatan budaya itu, jadi sulit,” ujar Gusti.

“Oleh karena itu, dengan Jogja jadi fokus kita, karena Jogja punya satu dinas tersendiri. Dan dengan terbentuknya Kementerian Kebudayaan oleh Pak Prabowo, maka tidak mustahil kita juga di Kalsel ada keinginan melestarikan penelitian budaya dari satu unit instansi yang fokus di satu dinas,” sambungnya.

Selama pertemuan, jajaran Dinas Kebudayaan DIY memaparkan berbagai program unggulan yang dijalankan, mulai dari pemeliharaan situs sejarah dan cagar budaya, pengembangan seni pertunjukan, pendidikan budaya di sekolah, hingga pemberdayaan komunitas seni dan pelaku budaya. Dinas juga memaparkan bagaimana pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat melalui dukungan terhadap kelompok kesenian lokal, penyelenggaraan festival budaya, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam sektor pariwisata.

Pemerintah Provinsi Kalsel mendapat pesan agar berperan sebagai fasilitator dan pelindung nilai-nilai budaya, sementara masyarakat didorong untuk menjadi pelaku utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Dalam kesempatan ini juga didiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya di era modern, terutama terkait pergeseran nilai akibat perkembangan teknologi dan globalisasi.

Tim Liputan