Komisi IV Pelajari Penataan Perangkat Daerah, Dispersip tak Lagi Jadi UPD

Bali, DUTA TV Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari penataan birokrasi pemerintah daerah ke biro organisasi Provinsi Bali. Pasalnya, di Bali, Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah tidak lagi menjadi unit perangkat daerah (UPD).

Hal itu sebagai bentuk persiapan Dispersip Kalimantan Selatan  jika sewaktu-waktu terjadi perubahan nomenklatur. Di Bali sendiri, perpustakaan masuk ke biro organisasi Setda Provinsi Bali, sedangkan arsipnya berada dibawah Biro Umum.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Firman Yusi mengatakan, perubahan nomenklatur itu bisa saja dilakukan di Kalimantan Selatan  dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi.

“Hari ini kegiatan komparasi dari Komisi IV dalam rangka menggali info lebih lanjut terkait informasi yang  kita dapat untuk  Dispersip tak lagi jadi UPD sendiri kalau perpus dibawah Biro Organisasi dan arsip dibawah Biro Umum. Ini dalam rangka efektifitas birokrasi. Berbeda dengan di Kalsel. Kita masih mempertahankan konsep UPD sendiri. Jadi kami kira kita sebagai provinsi Kalsel perlu menggali informasi terkait apa yang  sudah  dilakukan Bali. Kalau toh suatu saat harus kita lakukan, kita sudah tahu apa yang  harus dilakukan. Problemnya seperti apa dan apa saja yang harus dilakukan jika konsep di Bali kita aplikasikan di Kalsel,”terangnya.

Sementara menanggapi hal itu, Kepala Dispersip Kalimantan Selatan  Nurliani Dardie yang ikut dalam kunjungan berharap, DPRD Kalimantan Selatan tetap memberikan dukungan maksimal untuk pelayanan di perpustakaan daerah.

“Harapan saya tentu saja meminta dukungan, support maksimal dari teman – teman Komisi IV DPRD Kalsel terhadap Dispersip Kalsel akan prestasi dan raihan yang  telah dicapai, terutama untuk  pelayanan kepada  masyarakat bisa dipertahankan dan lebih maksimal lagi,”ungkapnya.

Saat ini, perangkat daerah yang ada di provinsi Bali hanya berjumlah 29. Dari tahun 2009 berjumlah 39, diefisiensi menjadi 31, hingga akhirnya menjadi 29 berdasarkan perda Bali nomor 5 tahun 2021.

Berdasarkan surat fasilitasi perangkat daerah, urusan bidang kearsipan yang semula di selenggarakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Bali ditata kembali untuk diselenggarakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menjadi Dinas Kebudayaan Dan Arsip Daerah Provinsi Bali. Sedangkan urusan pemerintahan bidang perpustakaan ditata kembali untuk diselenggarakan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga Dan Keperpustaan Provinsi Bali.

 

Tim liputan

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *