Komisi IV DPRD Kalsel Bawa Aspirasi Masyarakat Terkait TAPERA & UKT ke DPR RI
Jakarta, Duta TV — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penolakan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Aspirasi ini disampaikan secara langsung oleh anggota Komisi IV kepada anggota Komisi IX DPR RI.
Perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kalsel turut hadir dalam penyampaian aspirasi tersebut. Respons positif datang dari anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska, yang juga menyatakan dukungan terhadap penolakan kedua kebijakan tersebut.
Aspirasi ini dianggap sebagai semangat tambahan bagi anggota Komisi IX untuk menolak implementasi kedua kebijakan tersebut. Keluhan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dalam rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan dalam waktu dekat.
“Aspirasi ini menjadi penguat semangat kami untuk juga menolak diberlakukannya kebijakan pemerintah terkait TAPERA dan keputusan Mendagri tentang UKT karena memang keberadaan DPR di gedung ini untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak,” kata Darul Siska.
“Sangat besar sekali seluruh kalangan rakyat kami hanya bisa membawa teman-teman perwakilannya saja dan tentu tadi kami dengan teman-teman yang menyampaikan keberatannya juga DPRD menganggap hal tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan Komisi IV juga satu visi insyaallah mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk rakyat Indonesia sehingga TAPERA itu tidak diberlakukan,” kata HM Lutfi Saifuddin.
Penolakan keras terhadap TAPERA dan UKT sendiri cukup beralasan. Menurut masyarakat, kebijakan tersebut dianggap tidak tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi, termasuk juga pemberlakuan UKT yang dinilai menambah beban pekerja yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi.
Tim Liputan
