Advertorial Pemerintahan

Hindari Tumpang Tindih, Pansus Konsultasi Ke Kemenag RI

DUTA TV BANJARMASIN Penggodokan raperda pondok pesantren dan sekolah keagamaan terus dimatangkan, Panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk  melakukan konsultasi ke kementrian agama RI, untuk membahas point – point serta landasan hukum yang akan dimasukkan dalam raperda inisiatif dari komisi IV DPRD Kalsel itu.

Konsultasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengimplementasiannya, pasalnya seperti diketahui pengelolaan pondok pesantren dan sekolah keagamaan saat ini berada di bawah tanggung jawab Kementrian agama.

Ketua Pansus memastikan, raperda yang mereka usulkan ini adalah bentuk perhatian pemerintah provinsi yang harusnya turut andil dalam pembangunan ponpes dan sekolah keagamaan, yang selama ini belum bisa dicover sepenuhnya oleh Kemenag.

“Pansus pemebrdayaan pondok pesantren dan sekolah keagamaan, akan konsultasi ke Kemenag RI di Jakarta, tentu kita ingin melihat sejauh mana batasan-batasan kewenangan yang ada di kementrian sehingga apa yangg kita masukkan kedalam perda nanti, sehingga tidak akan tumpang tindih dan bisa saling mengisi,” ucap M. Lutfi Saifuddin, Ketua Pansus.

M. Lutfi Saifuddin, Ketua Pansus

Seperti diketahui, beralihnya kewenangan penyelenggaraan sekolah menengah atas ke pemerintah provinsi, membuat ponpes madrasah atau sekolah keagamaan tak lagi tersentuh APBD Kalsel dalam memperoleh program bantuan, maupun bantuan operasional sekolah daerah atau bosda, hal itu membuat sekolah keagamaan yang ada di kalsel tak sedikit kondisinya jauh dari harapan, padahal Kalsel sendiri merupakan daerah agamis yang dana pendidikannya harusnya lebih berpihak pada sekolah keagamaan.

 

Reporter : Evi Dwi Herliyanti

 


Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *