Eks Kades yang Pernah Nikah 32 Kali Terlibat Mafia Tanah Rp 1 T

Pontianak, DUTA TV — Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Barat (Kalbar) membongkar kasus mafia tanah dengan nilai kerugian sekitar Rp 1 triliun. Sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Sementara tersangka 4 orang ini. Terus masih kita dalami yang 147 buku tanah, kemarin ada 3 orang yang kita telusuri sebagai korban. Akan membuat laporan juga,” kata Direktur Reskrimum Polda Kalbar Kombes Luthfie Sulistiawan kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).

Keempat tersangka tersebut ialah A, yang merupakan mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya sekaligus Ketua Tim Adjudikasi Desa Durian Kabupaten Kubu Raya pada 2008. Kemudian, tersangka UF adalah Kepala Desa Durian tahun 2008, serta tersangka H dan T selaku pemegang sertifikat hak milik (SHM).

“Untuk saat ini, kasusnya tersangka A, tidak kooperatif memberikan keterangan keterlibatan orang-orang, khususnya oknum lain di BPN. Temuan tambahan tersangka 3 orang itu temuan penyidik,” jelasnya.

Polda Kalbar terus mengusut kasus yang merugikan masyarakat ini. Komplotan ini diduga sudah meraup keuntungan mencapai Rp 1 triliun.

UF, yang menjadi Kades Durian pada 2008, berperan sebagai pembantu proses adjudikasi. Adjudikasi pertanahan adalah proses kegiatan pendaftaran tanah untuk meneliti dan mencari kebenaran formal, bukti kepemilikan hak atas tanah, guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

“UF menandatangani surat pernyataan tanah seolah-olah pemegang SHM menggarap tanah itu. Dan menerbitkan surat domisili di desa tersebut. Padahal faktanya pemegang SHM bukan penduduk setempat, melainkan keluarga pelaku A, bekas pegawai BPN,” ungkap dia.

Beredar kabar bahwa UF sempat menikahi 32 orang perempuan. Namun kehidupan rumah tangganya juga diramaikan dengan perceraian. Kabar tersebut dibenarkan polisi.

“Info dari anggota benar. Jumlah anaknya 20 anak. Kawin-cerai. Sekarang yang dimiliki 4 (orang istri),” katanya.

Polda Kalbar masih mengembangkan kasus ini. Adapun para tersangka dijerat dengan Pasal 263 KUHP juncto Pasal 266 KUHP, Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini, para korban ialah masyarakat kecil yang mata pencahariannya berasal dari lahan tersebut. Dan dengan adanya permasalahan ini tentunya menimbulkan rasa ketakutan untuk melakukan aktivitas di lahan tersebut.(dtk)

Follow Me:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *