DPRD Kotabaru Sampaikan 34 Rekomendasi Atas LKPJ Bupati

DUTA TV KOTABARU – DPRD kabupaten Kotabaru Senin (22/4) siang menyampaikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ bupati Kotabaru tahun anggaran 2018, LKPJ itu disampaikan sekitar sebulan lalu dan kemudian dibahas masing-masing fraksi sehingga menghasilkan 34 catatan dan masukan untuk mendapat perhatian bersama.
Beberapa catatan itu diantaranya pembangunan ekonomi yang bertumpu pada agrobisnis, industri kelautan, jasa dan pariwisata sesuai visi misi bupati selama 3 tahun ini dinilai belum maksimal.
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kecamatan yang jauh dari perkotaan juga terkesan lambat, serta banyak program yang tidak direalisasikan seperti pembangunan perkantoran dan rumah sakit baru.
kemudian dalam hal pengelolaan keuangan daerah dinilai carut marut yang ditandai dengan proyek-proyek yang tidak terbayar dan menjadi utang di tahun anggaran berikutnya.
“Sampai 3 tahun belum bisa memunculkan program agrobisnis unggulan seperti apa yg dimaksud semua masih samar, dalam hal pengelolaan keuangan daerah banyak proyek tidak dibayarkan sehingga menjadi isu yang tidak sedap,†ucap Asmail, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.
Menanggapi berbagai kritikan ini, bupati Kotabaru Sayed Jafar Al Idrus mengatakan pembangunan harus menggunakan skala prioritas karena anggaran terbatas, dan selama 3 tahun ini pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas utama.
“Kondisi jalan di 2019 ini boleh dibilang sudah 70{5b1a8e93fac51023fbcea5a31a1f1c34877e15d45a6e19a88118d1d7c5787696}, jadi ke depan mungkin ke desa-desa kita kurangi dan kita fokus ke perkotaan untuk menyelesaikan perkantoran, rumah sakit, pelebaran jalan,†jelas Bupati Kotabaru.

Sementara soal pengelolaan keuangan daerah, masalah-masalah yang selama ini timbul erat kaitannya dengan ketergantungan pada dana dari pusat, sehingga jika transfer tidak lancar atau ada pemangkasan urusan-urusan daerah pasti akan terhambat.
Reporter : Nazat Fitriah