DPRD Komisi II Kalsel Soroti Minimnya Minat UMKM HSU Manfaatkan KUR
Hulu Sungai Utara, Duta TV — Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkap masih banyak pelaku usaha di Hulu Sungai Utara memilih bertahan pada skala usaha kecil, belum berminat memperluas produksi melalui dukungan permodalan KUR yang telah disediakan pemerintah dan perbankan.
Kondisi itu pun jadi sorotan saat monitoring pembinaan dan pengembangan industri ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai.
Dalam monitoring ini Komisi II menilai produk-produk unggulan HSU seperti kerajinan anyaman, industri kayu, hingga olahan pangan lokal memiliki peluang besar untuk berkembang dan menembus pasar yang lebih luas. Sayangnya, usaha itu justru jalan di tempat.
Selain persoalan permodalan, Komisi II juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi pelaku UMKM. Digitalisasi dinilai menjadi kunci untuk memperluas pemasaran produk lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
Komisi II mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pelatihan digital marketing, fasilitasi penggunaan marketplace, QRIS, hingga pembangunan etalase digital khusus produk unggulan Hulu Sungai Utara.
Dalam kunjungan kerja yang juga menyasar Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai, dewan menemukan jumlah pelatihan industri yang diberikan kepada masyarakat terus menurun akibat keterbatasan anggaran.
“Dari pertemuan ini, kita telah mendapat informasi bahwa terkait dengan industri kayu dan anyaman, Hulu Sungai Utara ini sudah melakukan usaha kegiatan masyarakat secara mandiri dan sudah berjalan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Cuma sayangnya, mereka ini belum berminat untuk mengembangkan usahanya ini,” jelas H. Suripno Sumas, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel.
Komisi II berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran untuk peningkatan fasilitas pelatihan, pengadaan peralatan yang lebih modern, serta rehabilitasi gedung balai industri yang saat ini dinilai memerlukan perhatian serius.
“Sayangnya, kegiatan pelatihan ini setiap tahunnya menurun, disebabkan oleh anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi setiap tahunnya juga menurun. Padahal, masyarakat kita membutuhkan pelatihan industri ini karena setiap industri yang dihasilkan itu setiap tahunnya harus ada inovasi-inovasi,” lanjut.
Selain memperjuangkan peningkatan fasilitas balai industri, DPRD Kalsel juga meminta Dinas Perdagangan Provinsi untuk memperluas promosi produk unggulan Hulu Sungai Utara ke pasar antarprovinsi hingga mancanegara sebagai upaya mendorong peningkatan produksi sekaligus membuka peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat.
Tim Liputan
