DJP Kalselteng Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak Hingga 100 Persen
Banjarmasin, Duta TV — Tunggakan pajak yang selama ini membebani wajib pajak kini berpotensi mendapatkan keringanan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif perpajakan.
Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan.
Dalam sosialisasi PMK Nomor 71 Tahun 2026 ini, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, mengatakan besaran penghapusan sanksi bergantung pada kategori dan waktu pemenuhan persyaratan.
Khusus pengajuan yang memenuhi ketentuan hingga 31 Desember 2026, wajib pajak berpeluang mendapatkan penghapusan sanksi hingga 100 persen. Sementara jika diajukan pada 2027, besaran pengurangan akan berkurang secara bertahap.
Meski memberikan keringanan sanksi, DJP Kalselteng menegaskan kebijakan ini bukan berarti menghapuskan utang pokok pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi kewajiban pokoknya, sementara sanksi administratif dapat dihapuskan sesuai ketentuan.
“Hari ini pihaknya melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 mengenai penghapusan sanksi terhadap utang pajak, baik berupa sanksi denda, bunga, dan lainnya. “Kalau diajukan dari sekarang sampai dengan 31 Desember, sanksi yang akan dihapuskan itu 100 persen. Nah, itu bertahap nanti, kalau di 2027 di Januari sampai seterusnya, akan bertahap 90 persen sampai maksimal 50 persen. Jadi, saya berharap ajukanlah di tahun ini karena akan mendapatkan penghapusan sanksi 100 persen,” ujar Anton Budhi Setiawan.
Sementara itu, di sisi lain, DJP Kalimantan Selatan dan Tengah juga optimistis mencapai target penerimaan pajak tahun 2026. Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai 77,6 persen dari target Rp25,7 triliun.
DJP memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini dapat menyentuh 100,94 persen dari target. Sosialisasi ini turut dihadiri perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), HIPMI, Apindo, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), sejumlah paguyuban masyarakat, serta berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
