BPK Temukan Indikasi Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif di Kalsel Sebesar 900 Juta
BANJARBARU, DUTA TV — Dugaan penyimpangan anggaran dalam agenda perjalanan dinas fiktif menjadi salah satu dari ratusan permasalahan yang terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap 14 pemerintah daerah se-Kalsel dalam Media Workshop BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Kamis kemarin.
Berdasarkan laporan BPK, temuan tersebut termasuk bagian dari 163 permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan total nilai mencapai Rp86,5 miliar lebih. BPK juga mencatat adanya potensi kerugian daerah sebesar Rp13,87 miliar dan kekurangan penerimaan Rp13,7 miliar.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalsel, Aliansyah, mengatakan, “Temuan rekomendasi yang menggantung diminta percepatannya. Kami akan bertemu dengan pemerintah daerah. Untuk perjalanan dinas, kami akan cek kembali dengan manifest, boarding pass, dan tiket online untuk meminimalisir potensi penyimpangan.”
Hingga semester pertama tahun 2025, total kerugian daerah yang tercatat mencapai Rp503,9 miliar. Beberapa di antaranya sudah diangsur, Rp258 miliar telah dilunasi, namun masih ada Rp173,1 miliar yang belum diselesaikan.
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK Kalsel periode semester pertama 2025 juga dipantau melalui aplikasi SMART. Datanya menunjukkan 83,06 persen rekomendasi telah sesuai, 13,42 persen belum sesuai, dan 0,62 persen belum ditindaklanjuti.
Reporter: Suhardadi
