BPJS Nunggak, Warga Takut Berobat
Kabupaten Banjar, DUTA TV — Warga Desa Taibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, mempertanyakan penggunaan dana pendamping RSUD Ulin, untuk warga tidak mampu. Pasalnya, salah satu warga di wilayah itu, diketahui takut berobat karena BPJS menunggak.
Hal itu dipertanyakan warga saat sosialisasi perda yang dilaksanakan anggota komsii III DPRD Kalsel HM Isra Ismail.
Mengangkat perda penyelenggaraan kesehatan dan menghadirkan narsum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, banyak warga yang mempertanyakan manfaat dana pendamping yang selama ini tidak sepenuhnya diketahui warga.
“Jadi tahu tentang yang kawa dana pendamping biar ada tunggakan alhamdulillah menolongi masyarakat yang orang kada mampu orang garing kecelakaan kada tahu pian kena tumor kayapa sedangkan BPJS menunggak bertahun tahun lalu jar sidin kawa dana pendamping alhamdulillah bisa menolongi masyarakat tidak mampu terimakasih,” kata Latifah, Warga.
Menanggapi hal itu, Kabid Humas RSUD Ulin Banjarmasin memastikan warga bersangkutan bisa dibantu dana pendampin, asalkan membuktikan bahwa dirinya tidak mampu. Sementara, tunggakan BPJS bisa diselesaikan di dinas sosial setempat.
“Sebagian aja yang baru tahu tentang dana pendamping makanya kita menginfokan bahwa Pemprov menyediakan dana untuk warga yang tidak mampu khsuus warga Kalimantan Selatan tidak ada klasifikasi yang penting mereka benar-bener tidak mampu,” ucap Ruspandi, Kabid Humas RSUD Ulin Banjarmasin.
“Alhamdulillah hari ini mereka sangat antusias untuk mendengarkan dan menyampaikan hal-hal tentang kesehatan terimakasih kepada pembakal yang sudah membawa warga dan dari RSUD Ulin sebagai narsum yang memaparkan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan harapan saya masyarakat bisa memahami karena sehat sangat dibutuhkan sangat diperlukan karena dengan sehat maka mudah beraktifitas kesehatan ini selain tanggung jawab pemerintah masyarakat juga ikut menjaga kesehatan secara pribadi dan bersama sama seperti kesehatan lingkungan dll,” tutur HM Isra Ismail, Anggota Komisi III DPRD Kalsel.
“Sosialisasi hari ini tentang kesehatan dana pendamping sangat berarti warga kami menggunakan dana pendamping paling 2-3% aja banyak yang kada tahu karena kurangnya pengetahuan tentang dana pendamping dengan acara ini insyaallah bisa semuanya mengetahui,” kata Mujiburrahman, Tokoh Masyarakat.
Berdasarkan informasi, RSUD Ulin sendiri, mendapat alokasi anggaran sebesar 10 milyar rupiah di tahun 2022 untuk dana pendamping, sedangkan di 2023, diusulkan naik menjadi 15 milyar rupiah dengan harapan seluruh warga tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan bisa tetap mendapat pelayanan di RSUD Ulin. Dalam sosialisasi ini warga juga menyampaikan keluhan dan aspirasinya terkait pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
