Akan Ada Audit Besar-besaran Penyaluran KUR Untuk Tingkatkan Transparansi
Jakarta, DUTA TV – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bakal melakukan audit dan evaluasi besar-besaran terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk meningkatkan transparansi dan memastikan pembiayaan tepat sasaran.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan evaluasi menyeluruh tersebut akan dilakukan setelah kementeriannya menyelesaikan sejumlah urusan terkait program Kredit Program Perempuan Prasejahtera (KPPS) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Pasca kita beresin urusan PNM, saya akan lakukan audit, monitoring, evaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi sistem program KUR,” kata Maman dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
Salah satu fokus evaluasi tersebut adalah mempercepat integrasi sistem penyaluran KUR ke dalam platform Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM).
Melalui integrasi tersebut, pemerintah ingin meningkatkan transparansi dan keterpaduan data penyaluran pembiayaan.
Maman bahkan meminta perbankan penyalur KUR untuk mendukung integrasi sistem tersebut.
Menurutnya, apabila terdapat bank yang tidak bersedia mengintegrasikan sistemnya, pemerintah perlu menelusuri alasan di balik penolakan tersebut.
“Jadi kalau misalnya bank-bank itu ada yang nggak bersedia, berarti kita pertanyakan tuh. Ada sesuatu tuh berarti tuh, karena ini penting karena kita dihadapkan dengan realitas untuk meningkatkan kualitas pendistribusian program-program kita yang memang hari ini ditugaskan kepada Kementerian UMKM,” ujarnya.
Dia mengakui integrasi sistem KUR lebih kompleks dibandingkan dengan KPPS karena program tersebut telah berjalan dalam waktu yang panjang.
Meski demikian, pemerintah akan tetap mendorong percepatan integrasi agar pengawasan penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
Evaluasi KUR juga diarahkan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif.
Dia menyebut pemerintah telah berhasil meningkatkan porsi penyaluran KUR ke sektor tersebut menjadi 65% dari total alokasi anggaran sebesar Rp300 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi sebelumnya yang belum pernah menembus 60% dan masih berada di kisaran 57%.
“Jadi total dari semua anggaran Rp300 triliun yang dialokasikan 65%-nya sudah kita digelontorkan ke sektor produksi, supaya apa?
“Supaya penyerapan tenaga kerja lebih banyak plus multiplier effect di daerah lebih besar. Nah 35% nya itu masih kita jaga di perdagangan dan lain sebagainya,” terangnya.
Dia menambahkan pemerintah ingin memastikan kualitas pelaksanaan KUR pada 2027 lebih baik dibandingkan tahun ini.
Oleh karena itu, evaluasi besar-besaran akan menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan distribusi pembiayaan kepada pelaku UMKM.(bis)
