Menteri KKP Sebut Rehabilitasi Mangrove Harus Mampu Topang Ketahanan Pangan
Denpasar, DUTA TV – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono menegaskan rehabilitasi mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata, tetapi harus memulihkan fungsi ekologis ekosistem pesisir dan mampu menopang ketahanan pangan, serta ekonomi masyarakat pesisir.
Wahyu Trenggono saat menghadiri acara puncak Hari Mangrove Sedunia di Denpasar, Minggu, menyatakan mangrove memiliki peran strategis sebagai pelindung wilayah pesisir, habitat pembesaran berbagai biota laut, penyerap karbon biru, serta penopang mata pencaharian masyarakat pesisir.
Menurutnya, meningkatnya populasi dunia yang diperkirakan mendekati 10 miliar jiwa pada 2050, termasuk sekitar 320 juta penduduk Indonesia, akan meningkatkan kebutuhan pangan dan protein sehingga Indonesia memiliki posisi penting sebagai salah satu produsen perikanan dunia.
Namun, kata Trenggono, potensi tersebut menghadapi ancaman serius.
Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia kehilangan sekitar 40 persen kawasan mangrove dengan laju kerusakan mencapai sekitar 52 ribu hektare per tahun. Selain itu, sekitar 19,2 persen mangrove nasional berada dalam kondisi kritis.
“Rehabilitasi mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata, tetapi harus dilakukan berbasis kesesuaian ekologis agar fungsi ekosistem benar-benar pulih,” ujar Trenggono.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kebijakan ekonomi biru melalui lima aspek utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut hingga target 97,5 juta hektare pada 2045, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, penguatan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui partisipasi masyarakat.
Selain itu, KKP juga menetapkan enam program prioritas sektor kelautan dan perikanan periode 2025-2029.
Salah satunya revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa yang mengintegrasikan restorasi mangrove dengan pengembangan kawasan budidaya perikanan.
Program tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 800 ribu ton produksi per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp20 triliun serta menciptakan sekitar 83 ribu lapangan kerja.
Ia juga menekankan keberhasilan pelestarian mangrove membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui kebijakan terpadu, pemanfaatan ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pendanaan, pengawasan, dan edukasi.(ant)
