Soroti Pengawasan BBM, DPRD Kalsel Terima 8 Tuntutan HMI
Banjarmasin, Duta TV — Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan diterima langsung unsur pimpinan DPRD Kalimantan Selatan, Kamis sore (18/06/2026).
Mahasiswa yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel kemudian diterima untuk beraudiensi dan menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup isu ekonomi, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai tukar rupiah, evaluasi Undang-Undang Polri, kebijakan utang negara, perpajakan, hingga pengawasan program Makan Bergizi Gratis.
Ketua DPRD Kalsel, Supian H.K, menyatakan seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada pihak terkait, khususnya DPR RI dan komisi-komisi yang membidangi persoalan tersebut.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah distribusi BBM di lapangan yang dinilai masih menimbulkan berbagai permasalahan. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi maupun non-subsidi perlu diperkuat agar tidak terjadi pelanggaran maupun praktik penyalahgunaan.
Ketua Badko HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi, menegaskan tuntutan yang disampaikan merupakan hasil kajian yang bertujuan memberikan solusi bagi masyarakat, bukan sekadar kepentingan organisasi.
HMI meminta DPRD Kalsel memfasilitasi rapat dengar pendapat bersama para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, agar berbagai persoalan dapat dibahas lebih mendalam dan ditindaklanjuti secara konkret.
“Kalau apa yang kami sampaikan memang hal tersebut belum sampai pada kajian, baik itu kajian yang teknis dan yuridis. Dan kami juga berharap setelah tuntutan ini disampaikan sampai ke pusat juga, kami ingin kembali ke sini dengan melaksanakan RDP, rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait yang bisa melakukan finalisasi lah untuk stakeholder tersebut agar tidak bisa,” ujar Abdi Aswadi.
“Begitu juga hal-hal yang lain menyangkut masalah ekonomi yang sudah mulai menurun, begitu juga menyangkut masalah SK yang pajak, begitu kita terbaik diumumkan oleh pihak terkait. Kami sangat menjunjung tinggi aspirasi dari masyarakat, khususnya lebih khusus pada mahasiswa. Hari ini sudah menyampaikan, nanti insyaallah di waktu dekat kami sampaikan kepada pihak terkait,” tutur Ketua DPRD Kalsel, Supian H.K.
Delapan tuntutan yang dibawa HMI Kalimantan Selatan turut ditandatangani sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengawal aspirasi masyarakat.
Dokumen tuntutan selanjutnya diserahkan kepada DPRD Kalimantan Selatan untuk diteruskan dan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
