Banyak Santri Ponpes Tak Tercatat Kemenag, Angka Anak Tak Sekolah di Kalsel Disorot
Banjarmasin, Duta TV — Persoalan data pendidikan kembali menjadi perhatian dalam audiensi antara BEM Universitas Lambung Mangkurat dengan Komisi IV DPRD Kalsel.
Dalam audiensi ini, mahasiswa menyoroti tingginya angka anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, BEM ULM juga menyerahkan policy brief terkait kondisi pendidikan di daerah.
Selain sektor pendidikan, mahasiswa turut menyampaikan berbagai persoalan sosial dan kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketua Komisi IV mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang aktif menyampaikan kondisi riil di lapangan. Ia menjelaskan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah di Kalsel ditengarai banyaknya santri pondok pesantren yang belum terdata dalam sistem Education Management Information System milik Kementerian Agama.
“Tadi kita berdialog dengan adik-adik, kita sampaikan juga apa yang menjadi keluhan mereka, baik itu masalah sertifikasi guru terkait tingginya angka putus sekolah, angka tidak sekolah, dan kita berikan penjelasan juga kenapa hal-hal tersebut ada. Memang berbeda kasusnya dengan daerah lain, Kalsel ini angka putus sekolah dan angka tidak sekolah itu tinggi tercatat karena di sini juga banyak ponpes yang tidak terdaftar dalam EMIS. EMIS itu berada di Kemenag,” ucap Jihan Hanifah, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel.
“Policy brief ini menyangkut tentang pendidikan yang ada di Kalsel khususnya. Selain dari itu juga kami berpikiran bahwasanya BEM ini selain mitra kritis juga sebagai mitra strategis. Jadi sehubungan dengan itu kami mencoba mengolaborasikan mungkin kiranya adakah program kerja yang kiranya bisa berbarengan sama dengan kami, sama dengan pemerintahan ini sama-sama berkolaborasi,” ujar Ahmad Zidan Satrio Utomo, Ketua BEM ULM.
Komisi IV membuka ruang diskusi dan komunikasi lanjutan bersama mahasiswa sebagai langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. BEM ULM juga berkomitmen mengawal isu pendidikan dan sosial melalui program kerja organisasi sepanjang tahun 2026.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
