Poliban Soroti Minimnya Peminat, Komisi X DPR RI Janjikan Evaluasi
Banjarmasin, Duta TV — Dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI, Politeknik Negeri Banjarmasin atau Poliban mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses pendidikan. Salah satunya adalah belum terpenuhinya kuota mahasiswa baru, khususnya di bidang vokasi di luar Pulau Jawa.
Wakil Direktur I Bidang Akademik Poliban, Ahmad Rizani, menyebut minat calon mahasiswa terhadap pendidikan vokasi masih rendah. Sebagian besar masih lebih memilih universitas dibandingkan politeknik.
Selain itu, Poliban juga menyoroti persoalan biaya pendidikan. Tidak sedikit mahasiswa yang sudah menempuh semester pertengahan hingga akhir terancam putus kuliah karena keterbatasan ekonomi. Kampus pun mendorong adanya kebijakan lanjutan agar mahasiswa yang mengalami kesulitan tetap bisa melanjutkan studi.
“Kita sudah sampaikan juga beberapa hal berkenaan dengan proses penerimaan mahasiswa baru itu salah satunya adalah bahwa di saat ini di Poliban dan ini juga beberapa politeknik khususnya di bidang vokasi di luar Pulau Jawa itu daya serap tidak sesuai dengan kuota, artinya jumlah kuota yang sudah kita tetapkan itu begitu daya tampung dari proses penerimaan baik SMBP maupun SMBT itu belum memenuhi karena mungkin beberapa hal, satu peminatan karena tidak semua prodi yang diminati oleh calon-calon pendaftar itu memilih bidang vokasi atau politeknik. Memang harus diakui masih banyak calon mahasiswa mengidolakan universitas, baru setelah itu memilih politeknik,” ujar Ahmad Rizani, Wakil Direktur I Bidang Akademik Poliban.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan pihaknya sengaja melakukan kunjungan untuk menerima berbagai masukan dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, mulai dari Poliban, Universitas Lambung Mangkurat, UIN Antasari, hingga perguruan tinggi lainnya. Komisi X menilai persoalan penerimaan mahasiswa baru, tata kelola bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah, serta standar pembiayaan menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi. Seluruh aspirasi tersebut dipastikan akan menjadi bahan evaluasi, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
“Alhamdulillah perjalanan kami ke Kalsel khususnya Kota Banjarmasin mendapatkan banyak sekali masukan-masukan khususnya terkait dengan tata kelola perguruan tinggi dalam konteks penerimaan mahasiswa baru dan juga bagaimana standar pembiayaan ditetapkan agar lebih berkeadilan. Jadi pengalaman baik banyak diperoleh baik dari Poliban, ULM, kemudian juga dari UIN Antasari dan Politala dan juga beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di sini, dan banyak sekali PR bagi kami juga terkait pengelolaan KIP ataupun juga terkait penerimaan mahasiswa baru ini. Ada juga perguruan tinggi swasta permasalahan-permasalahan yang bisa ditanggapi ini salah satunya tentu kami akan lakukan dalam bentuk panja, kita akan melakukan pengawasan dan juga beberapa poin akan diakomodir di dalam Sisdiknas,” ungkapnya.
Selain itu, dalam kunjungan ini, perguruan tinggi swasta juga menyoroti ketatnya persaingan dengan kampus negeri. Sementara kampus vokasi meminta kesetaraan kebijakan, termasuk dalam hal pembiayaan dan dukungan regulasi. Perguruan tinggi berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan solusi konkret demi menciptakan akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkeadilan.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
