Usulkan Satgas Ilegal Mining, DPRD Kalsel Cari Jalan Tengah untuk Warga
Banjarmasin, Duta TV — Persoalan tambang ilegal masih menjadi pekerjaan rumah di Kalimantan Selatan. Dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur 2025, dewan mengusulkan langkah membentuk satgas ilegal mining hingga membuka peluang izin tambang untuk warga.
Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur 2025 tak hanya membahas capaian pembangunan, namun menyoroti realitas di lapangan, di mana masih banyak warga yang menggantungkan hidup dari tambang ilegal.
Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H. Supian HK, mengungkapkan usulan ini datang dari banyaknya keluhan masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi solusi agar aktivitas tambang rakyat tidak lagi berada di wilayah ilegal.
Upaya ini sekaligus menekan angka kriminalitas dan pengangguran di Kalimantan Selatan.
“Usulan dari masyarakat mudah-mudahan nanti untuk dampak masalah ekonomi supaya bisa meningkatkan, kita membantu nanti bagaimana membentuk IUP 1 hektar 1 warga yang bisa nanti aktivitas untuk mencari makan menggali emas yang seperti yang kita lihat ini kan seolah-olah bila ditemukan ditahan ditangkap dan sebagainya. Apa salahnya kita carikan solusi jalan keluarnya, lebih baik kita bentuk saja nanti kita koordinasi dengan pihak terkait dengan pihak lingkungan, lebih baik kita tertibkan, kita buatkan perda atau pergub supaya nanti hajat hidup orang banyak mengurangi sektor kejahatan, mengurangi juga pengangguran karena bekerja ada aturan. Kalau tidak ada nanti kasian ditangkap, keluarganya kasian, dia kan hanya cari makan untuk anak-anak. Kurasa penegak hukum juga setuju dengan itu. Itu adalah ide ketua dengan banyaknya surat masuk yang mengeluh ke kita,” jelas Supian HK.
Dalam rapat paripurna ini, gubernur diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel menyampaikan kinerja pembangunan Kalimantan Selatan yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 75,19 menjadi 76,10.
Bukan hanya itu, angka kemiskinan turun dari 4,11 persen menjadi 3,84 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi naik dari 5,06 menjadi 5,22 persen, dan tingkat pengangguran terbuka stabil di angka 4,16 persen. Namun demikian, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi non-pertambangan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
