Komisi I Minta Kejelasan Soal Keterlambatan Transfer Dana Desa
Jakarta, DUTA TV —Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta kejelasan terkait keterlambatan transfer dana desa. Hal itu disampaikan langsung saat menemui jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT.
Keterlambatan itu membuat masyarakat resah karena berdampak langsung pada kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Habib Hamid Bahasyim mengungkapkan, kunjungan ini didasari banyaknya aspirasi dari pemerintah desa mengenai lambatnya pencairan dana transfer dari pusat. Pasalnya, keterlambatan tersebut juga berpotensi menimbulkan SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran, karena desa tidak dapat membelanjakan dana yang mestinya digunakan untuk program pembangunan sebelum akhir tahun anggaran.
Habib Hamid Bahasyim mengatakan, “Tujuan kami datang ke Kemendes ini adalah untuk menanyakan perihal transfer keuangan daerah yang sampai saat ini desa-desa bekuciak. Kalau terlambat bisa terjadi SILPA dan tidak sempat membelanjakan anggaran. Dari 1.800 sekian desa, diperkirakan sekitar 18 juta yang akan digunakan desa itu.”
Berdasarkan informasi, keterlambatan penyaluran terjadi karena pemerintah pusat masih menyelesaikan petunjuk teknis terkait mekanisme pencairan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar desa belum menerima dana tersebut, kecuali beberapa desa di sejumlah kabupaten tertentu.
Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Ditjen PDP Kemendes PDTT, Dwi Rudi Hartoyo, memaparkan bahwa pencairan kemungkinan dapat dilakukan pada pertengahan November 2025. Sementara Komisi I berharap percepatan dapat segera dilakukan agar seluruh desa di Kalsel dapat menjalankan programnya tanpa hambatan.
Reporter: Tim Liputan
