Pemerintahan

Wakil Rakyat Banjarbaru Soroti Status Siaga DBD

DUTA TV BANJARBARU – Ratusan warga Banjarbaru yang terjangkit demam berdarah dengue (DBD) dan 6 korban jiwa melayang sepanjang tahun 2018 dan 2019, turut mendapat sorotan dari 2 wakil rakyat di DPRD Banjarbaru.

Surat rekomendasi status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD dari Dinas Kesehatan Banjarbaru yang belum disepakati Walikota Nadji Adhani  turut dikomentari.

Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Ahmad Subakhi dan Hafiz menilai, masalah anggaran harusnya bukan kendala dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga, karena rakyat wajib dilayani oleh pemerintah kota banjarbaru.

“Saya kira tidak bisa begitu. Masalah kesehatna masyarakat Banjarbaru saya kira jangan hanya dilihat dari  besarnya kita mengeluarkan anggaran. Ini kan soal hak dasar, hak hidup sehat warga kita sendiri. Kalau soal anggaran kita nggak boleh membedakan,”kata Hafiz, Anggota Komisi I DPRD Banjarbaru.

“Dana itu kan di anggaran ada dana darurat atau semacamnya yang bisa dipakai,”ujar Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Ahmad Subakhi.

Sementara pengamat pemerintahan, Munaji mengakui ada banyak pertimbangan yang harus   dipikirkan sebelum penetapan status KLB.

“Kalau ada penyebaran merata sudah bisa ditetapkan KLB. Dan sesuai aturan, Kepala Daerah cukup mengeluarkan SK dan memberutahu DPRD untuk menggunakan dana talangan untuk itu,”terang Munaji.

Lebih jauh mantan ASN Pemprov Kalsel ini berujar, yang terpenting jika dana digelontorkan untuk KLB adalah pola pengawasan penggunaannya, harus benar-benar sesuai peruntukan.

 

Reporter : Tarida Sitompul


Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *