Urgency Pemindahan Ibu Kota Dipertanyakan

Banjarmasin, DUTA TV  Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel dikomentari oleh sejumlah pihak termasuk, ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau Intakindo DPP Kalsel, Nanda Febryan Pratamajaya.

Ia menilai perpindahan Ibu Kota Provinsi terkesan sangat mendadak, karena sebelumnya tak ada isu yang menyebutkan Ibu Kota Provinsi akan segera dipindah.

Pasalnya kantor Gubernur Kalsel saat ini masih berada di Banjarmasin, yang artinya Ibu Kota Provinsi masih tetap di Banjarmasin. Selain itu alasan pemindahan Ibu Kota tersebut tidak jelas dan tidak terbuka terhadap publik. Tak hanya itu, ia juga menanyakan urgencynya atau seberapa darurat pemindahan ibu kota Provinsi tersebut.

Kajian yang melibatkan masyarakat luas juga dinilai tidak ada, dan rencana pemerintah Provinsi Kalsel dalam jangka panjang juga tidak dijelaskan sebelumnya. Kota Banjarbaru yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel yang baru juga dinilai belum menyiapkan segala sesuatunya.

“Jadi dari kami Intakindo pada proinsipnya mendukung pembangunan selama pembangunan dilakukan telahaan unutk masyarakat luas, terus terang kami cukup kaget karena sebelumnya tidak ada isu. Pemerintah provisi masih Banjarmasin karena kantor Gubernur masih di Banjarmasin, yang berkantor hanya Setdparov, kami cukup kaget. Kedua tiada ada keterbukaan alasaan dan urgensi pemindahan ibu kota Provinsi. yang pertama ada sebuah kebijakan besar dari pusat misalnya sudah tertuang. kali ini tidaka ada membahas, di tata ruang Provinsi tidak ada pemindahan. Tata ruang banjarbaru tidak ada menyiapkan. RPJP juga tidak ada, kaget dan bingung apa urgency kenapa tidak ada pelibatan masyarkat secara luas,” ujar Nanda Febryan Pratamajaya.

Ketua Intakindo DPP Kalsel, Nanda Febryan Pratamajaya
Ketua Intakindo DPP Kalsel, Nanda Febryan Pratamajaya

Pemindahan Ibu Kota tersebut tentunya akan berdampak pada Kota Banjarmasin nantinya. Pasalnya, sejumlah pembangunan yang berada di Banjarmasin terlebih yang sebelumnya anggarannya sudah dianggarkan ke pemerintah pusat bisa saja tertunda, karena pembangunan tentu saja akan mendahulukan di Ibu Kota Provinsi.

Reporter : Zein Pahlevi

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *