Target Mangrove, Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Hingga 2024
Jakarta, DUTA TV — Presiden Joko Widodo menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di tanah air bisa mencapai 600 ribu hektare dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.
“Target kita dalam tiga tahun ke depan akan kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare dari total luas hutan mangrove kita,” ungkap Jokowi usai menanam mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Selasa, (19/10).
Ia menjelaskan, penanaman kembali mangrove tersebut adalah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove di dalam negeri, apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan mangrove terbesar di dunia.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2015 menunjukkan bahwa saat ini luas hutan mangrove di dalam negeri mencapai 3,4 juta hektare, di mana sekitar 1,8 juta hektare dari luas tersebut berada dalam kondisi rusak.
Jokowi mengatakan rehabilitasi hutan mangrove ini diperlukan untuk menjaga daratan dari gelombang air laut, intrusi air laut yang dapat menyebabkan percampuran antara air laut dan air tanah serta untuk menjaga habitat dan spesies yang ada di dalam kawasan hutan.
“Dan di Kalimantan Utara ini ada 180 ribu hektare hutan mangrove yang kita akan lihat secara lebih detail lagi dan akan rehab,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi melakukan penanaman kembali hutan mangrove di Kalimantan Utara bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat sekitar. Para Dubes ini pun mengapresiasi upaya pemerintah untuk memperbaiki kawasan hutan mangrove yang telah rusak.
Direktur Bank Dunia untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, mengatakan program tersebut tidak hanya untuk menyelamatkan Indonesia semata, namun juga bisa menyelamatkan dunia.
“Program yang telah digagas oleh Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia ini sangatlah penting untuk Indonesia dan seluruh dunia. Ini adalah program restorasi mangrove terbesar di dunia, dan oleh karena itu kita salut atas usaha dari pemerintah Indonesia,” tutur Satu.(voai)
