Supian HK – “Jelang PSU, Stop Informasi Menyesatkan di Medsos”
Banjarmasin, DUTA TV — Calon Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Denny Indrayana, menitikan air mata saat bercerita kondisi Sungai Barito ketika tampil di chanel youtube Akbar Faisal Uncensored.
Namun pernyataan Denny Indrayana soal kerusakan lingkungan itu, dinilai ketua DPRD Kalsel banyak berisi kesalahan informasi.
Berdasarkan isi video, Denny Indrayana menceritakan kondisi masyarakat di sepanjang sungai itu, masih banyak mandi cuci kakus atau MCK dengan jamban. Namun, air sungai yang digunakan masyarakat setiap hari dilewati tongkang baru bara.
Melihat kondisi itu, ketua DPRD Kalsel berharap kedua kubu saling menjaga kondusifitas menjelang pemungutan suara ulang. Seluruh calon diharapkan menghentikan penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan.
Supian HK menilai, keterangan Denny Indrayana itu banyak salah informasi. Menurutnya Sungai Barito bukan sebatas kewenangan Kalsel karena Sungai Barito membentang hingga ke Kalimantan Tengah.
Selain itu, banyak perusahaan batu bara yang memanfaatkan Sungai Barito, izinnya berstatus kontrak karya yang kewenangannya di bawah pemerintah pusat.
“Menyangkut masalah ada statment video sebagai seorang profesor itu sangat tidak wajar berbicara dia menyatakan Sungai Barito, tambang batubara begitu banyak pertama disitu ada Adaro, Pama ada ya banyak lah arutimin dia tidak menyentuh, sedangkan dia waktu itu sebagai wamen apa saja kontribusinya untuk kalsel malah dibiarkan saja tambang saya kalau melihat sebagai wakil rakyat tidak sependapat dengan statment beliau karena Sungai Barito banyak digunakan Muara Teweh dia menuduh seolah olah satu tujuan,” kata H Supian HK Ketua DPRD Kalsel.
“Menyikapi terkait penjelasan saudara Denny Indrayana seperti yang dinyatakan ketua DPRD kalau ingin memberikan klarifikasi dan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, semestinya mereka tidak tendensius ini kan memberi informasi menyesatrkan padahal yang namanya tambang di Kalsel sudah ada sejak 20 tahun yang lewat bahkan raksasa seperti Adaro Arutmin, Hasnur banyak kalau itu dijelaskan secara jelas masyareakat bisa menerima,” ujar Puar Junaidi Warga.
Wakil rakyat pun juga meminta penyelenggara untuk bersikap tegas. Pasalnya, belakangan mulai bermunculan spanduk yang meresahkan, berisi ajakan masyarakat menerima uang yang jelas – jelas hal itu sebagai perbuatan politik uang.
Tim Liputan
